Seorang Gubernur Diperintah Kembalikan Uang Rp 47 Miliar

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 07 Des 2023 21:05 WIB

Seorang Gubernur Diperintah Kembalikan Uang Rp 47 Miliar

i

Ekspresi Lukas Enembe usai divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam banding, hukuman Gubernur Papua diperberat menjadi 10 tahun penjara dan kembalikan uang Rp 47 miliar.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe saat ditangkap KPK, 10 Januari 2023, baru dibidik dugaan suap dan gratifikasi mencapai Rp 1 miliar. Tapi setelah diusut Lukas terima suap Rp 47 miliar.

Saat Lukas Enembe diamankan beberapa tim penyidik di salah satu rumah makan di Papua, Lukas Enembe, bikin perlawanan. Akibatnya satu pendukungnya tewas. Setelah itu, Lukas Enembe langsung diterbangkan ke Gedung KPK Jakarta.

Baca Juga: ICW dan Kontras: KPU Berpotensi Korupsi Terkait Dana Kampanye

Pada saat ditahan, Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Lukas menerima suap Rp 46,8 miliar dari dua pengusaha Rijatono Lakka dan Piton Enumbi. Suap diberikan dalam bentuk uang tunai dan jasa merenovasi aset milik Lukas Enembe. Ternyata total aset yang telah disita KPK bernilai Rp 144,7 miliar.

 

Kembalikan Uang Hasil Suap

Ketua majelis Herri Swantoro, yang juga Ketua PT Jakarta, menghukum Lukas kembalikan uang hasil suap sebesar Rp 47.833.485.350, ke negara.

Herri Swantoro, dibantu anggota majelis adalah Pontas Efendi, Sumpeno, Anthon Saragih, dan Hotma Maya Marbun. Lukas Enembe divonis bersalah karena korupsi bersama-sama dan gratifikasi.

"Membebankan uang pengganti Rp 47.833.485.350 dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi dipidana 5 tahun," ujar majelis.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 tahun dengan denda Rp 1 miliar subider 4 bulan kurungan," demikian bunyi salinan putusan banding yang dilansir website PT Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Vonis di tingkat banding ini lebih berat ketimbang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, yang hanya 8 tahun.

 

Nilai Aset Lukas Rp 144 Miliar

Dalam perkara itu, KPK mendakwa Lukas menerima suap Rp 46,8 miliar dari dua pengusaha Rijatono Lakka dan Piton Enumbi. Suap diberikan dalam bentuk uang tunai dan jasa merenovasi aset milik Lukas Enembe.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita puluhan aset milik Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

Nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 144 miliar."Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LE dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, serta tindak pidana korupsi lainnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

 

Ada Uang Rp 81 Miliar

Alex mengatakan aset yang disita dari Lukas itu terdiri dari 24 jenis. Di antaranya berupa uang tunai senilai Rp 81 miliar lebih; lalu hotel di Jayapura senilai Rp 40 miliar; berbagai macam perhiasan senilai ratusan juta rupiah; hingga mobil mewah. Apabila dijumlahkan, maka total aset yang telah disita KPK ini bernilai Rp 144,7 miliar.

 

Total Gaji Rp 8,4 Miliar

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam aturan ini, diatur mengenai gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta.

Dengan begitu, selaku Gubernur Papua, Lukas Enembe mendapatkan gaji sebesar Rp 8,4 juta setiap bulannya. Akan tetapi,

 

Lukas Pernah Setoran Rp 500 M

Pejabat daerah tersebut masih mendapatkan fasilitas dinas berupa rumah hingga kendaraan.

Baca Juga: Kepala BPPD Sidoarjo Ditahan KPK, Bupati Belum

Selain Memang dari sisi jumlah uang yang masuk kekantong pribadinya setiap bulan tidak besar, namun di luar itu para gubernur dan wakilnya masih mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO).

BPO sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa besaran BPO tergantung dari klasifikasi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui Lukas pernah melakukan setoran tunai lebih dari 500 miliar rupiah yang diduga disalurkan oleh Lucas ke Singapura.

 

Harta Lukas Rp 33,7 Miliar

Berdasarkan pemblokiran sejumlah rekening milik Lukas Enembe oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) total uang yang disita hingga Rp 71 miliar.

Melansir dari laman e-LHKPN, harta Lukas Enembe mencapai Rp 33,7 miliar saat dilaporkan pada 31 Maret 2022 untuk periodik 2021.

Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar harta Lukas Enembe merupakan tanah dan bangunan senilai Rp 13,6 miliar. Lukas memiliki 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kab/Kota Jayapura dengan tanah dan bangunan terbesar seluas 300 ribu meter persegi yang bernilai Rp 10 miliar.

Harta Lukas juga berasal dari 4 unit alat transportasi dan mesin yang bernilai Rp 932,4 juta. Nilai tersebut termasuk mobil Toyota Fortuner senilai Rp 300 juta, Honda Jazz senilai Rp 150 juta, Toyota/Jeep Land Cruiser senilai Rp 396,9 juta, dan Toyota Camry senilai Rp 85,5 juta.

Selain itu, terdapat surat berharga milik Lukas yang bernilai Rp 1,26 miliar serta kas dan setara kas senilai Rp 17,98 miliar.

 

Papua Provinsi Amat Kaya

Papua itu adalah provinsi yang amat kaya dengan sumber daya mineral logam seperti tembaga emas dan perak. Tapi ironisnya hingga saat ini Papua masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,

Baca Juga: KPK Kritik Pelesiran Mardani Maming, Koruptor Rp 118 Miliar

bahwa Lucas Enembe sendiri berasal dari keluarga yang sangat sederhana di sebuah desa namanya Desa Timo Ramo di Kabupaten Tolikara.

“Lukas tumbuh besar di daerah pegunungan yang terpencil dikelilingi hutan dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat terbatas

Usai kuliah, Lukas diterima sebagai PNS dan dimulailah karir Lukas sebagai

birokrat lalu jadi Wakil Bupati, naik jadi Bupati, naik lagi jadi Gubernur.

 

Misteri Uang Rp 560 Miliar

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga uang Rp 560 miliar yang disetorkan Gubernur Papua Lukas Enembe ke kasino judi bukan bersumber dari dana pribadi.

Menurut Boyamin, gaji Lukas menjadi bupati selama dua periode dan gubernur di periode kedua tidak mungkin mencapai Rp 560 miliar.

 

Lukas ke Kasino Judi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah penyimpanan uang tak wajar milik Lukas Enembe.

PPATK juga mengungkap adanya setoran tunai Rp 560 miliar dari Lukas ke kasino judi.

Boyamin Saiman juga membongkar aktivitas judi Lukas Enembe di sejumlah negara seperti, Solaire Resort and Casino di Manila, Genting Highland otomatis di Malaysia, dan Crockford Sentosa di SIngapura. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU