Skandal Pilkada Berdana Besar, Dibuka Elite Gerindra

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 06 Feb 2023 20:26 WIB

Skandal Pilkada Berdana Besar, Dibuka Elite Gerindra

i

Sandiaga Uno saat menemani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-15 partai berlambang burung garuda itu, di Jakarta, Senin (6/2/2023).

Anies Berhutang ke Sandiaga Uno Rp 50 Juta dan Janji Tidak Nyapres

 

Baca Juga: Prabowo Presiden, Gerindra Sapu Bersih 39 Pilkada di Jawa Timur

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dana Pilkada DKI 2017, Kini bergulir bak bola es. Ternyata saat itu, untuk bisa maju jadi Cagub DKI, Anies Baswedan, utang Rp 50 miliar ke Sandiaga Uno. Maklum, Anies mengaku saat itu tak punya dana besar maju Pilkada. Sejumlah elite partai Gerindra, buka kartu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Perjanjiam dibuat saat Pilkada DKI 2017. Salah satu isi perjanjian ini disebut-sebut terkait pilpres.

Fadli Zon yang ditemui di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023), mengakui dirinya membuat draft perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat di pilkada ini memuat beberapa hal.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengakui perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

 

Perjanjian Sebelum Daftar

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Baca Juga: Momen Prabowo Subianto Hadiri Ultah Titiek Soeharto ke-65, Makin Mesra Sempat Cium Pipi

 

Anies tak Boleh Nyapres

Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku dan perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak. Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden (nyapres) Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.

 

Baca Juga: Rahmad Muhajirin Hingga Ahmad Dhani Ramaikan Bursa Pilwali Surabaya 2024

Anies tak Punya Uang

Sementara Ketua Timses Anies Baswedan, Sudirman Said, mengakui kalau memang ada perjanjian antara Anies dan Sandiaga.

Saat di Pilkada DKI Jakarta 2017, dilanjutkan dia, Anies memang tidak punya uang untuk pilkada.

"Kemudian ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies. Karena pada waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ujar Sudirman Said, Senin (6/2/2023).

"Tapi dalam perjanjiannya, dikatakan bahwa, kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Jadi itu dianggap bukan sebagai utang," tambah Sudirman. n erc/jk/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU