Permenaker akan Digugat Buruh ke PTUN
Baca Juga: Apple akan Bangun Akademi Developer di Surabaya
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sampai Kamis kemarin, program JHT BPJS Ketenagakerjaan masih menuai polemik. Ini dikarenakan adanya aturan baru yang tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan, dana JHT baru dapat dicairkan saat pekerja sudah memasuki usia 56 tahun, dimana kebijakan baru dari Kemnaker ini mendapat respon negatif dari banyak kalangan terutama pekerja.
Lukai Banyak Orang
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, penerbitan Permenaker oleh Ida Fauziyah jelas-jelas melukai banyak orang. Imbasnya kata dia, PKB sebagai partai tempatnya bernaung bakal ditinggal para pemilih sebelumnya.
"Kebijakan ngaco, Muhaimin kalau gak tarik tuh menteri dari kabinet, bisa jadi PKB bakal ditinggal banyak orang," ucapnya.
Satyo mempertanyakan landasan kajian yang dilakukan Menaker sebelum membuat kebijakan soap pembatasan umur penarikan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya hal ini menambah kekecewaan para buruh setelah sebelumnya Omnibuslaw dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Dalam membuat kebijakan tentu pihak-pihak terkait harus diundang diskusi. Ini menaker diskusi dengan siapa bikin kebijakan konyol begini?" tanyanya.
Tak Ngerti Psikologi Sosial
Sementara itu Komunikolog politik nasional, Tamil Selvan menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh menteri ketenagakerjaan terbukti minim kajian dan tidak mengerti psikologi sosial masyarakat saat ini. Sehingga hal ini dikatakan akan mencoreng wajah pemerintah.
"Saat ini pemerintah berusaha memberikan berbagai stimulus keuangan bagi masyarakat, namun disisi lain justru menaker ini membatasi pekerja untuk mengambil hak nya. Maka saya katakan menteri ini gagal paham dan wajah Jokowi yang tercoreng," jelas Kang Tamil panggilan akrabnya.
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
"Kemarin omnibuslaw dinyatakan MK inkonstitusional, sekarang muncul kebijakan begini. Jadi citra pemerintah akan sangat buruk dimasyarakat. Saran saya copot menteri ini untuk perbaiki citra pemerintah," tambah Kang Tamil.
Menaker Langkahi Wewenang Presiden
Sebelumnya, ratusan pendemo dari berbagai serikat buruh menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Subroto, Jakarta Selatan, Rabu siang.Dalam aksinya, mereka menyebut Menaker Ida Fauziyah telah melangkahi kewenangan Presiden Joko Widodo terkait terbitnya Permanker Nomor 2 Tahun 2022 soal JHT.
"Menteri tenaga kerja telah melawan Presiden. Menteri tenaga kerja telah melawan Presiden," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait Permenaker soal JHT yang diteken Ida Fauziyah, Said Iqbal mempertanyakan soal tindakan Ida karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
"Faktanya secara hukum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan PP Nomor 60 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Jokowi dan masih berlaku," jelas Iqbal.
Dia pun memastikan, Permenaker tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
"Bisa dipastikan Menteri Tenaga Kerja ketika menandatanganin Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak berkonsultasi dengan Presiden," tegas Iqbal.
Karena hal tersebut mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Ida Fauziyah dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan. Tak hanya itu mereka juga meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 agar dicabut.
"Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencairan Manfaat JHT. Kedua copot Menteri Tenaga Kerja," kata Iqbal.
Akan Gugat Permenaker
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Rabu (23/2/2022) mendatang.
Andi Gani melanjutkan ke ranah hukum, untuk menggagalkan berlakunya Permenaker karena dinilai sangat merugikan buruh Indonesia. Langkah ini merupakan lanjutan bentuk penolakan buruh setelah melakukan aksi demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan Rabu (16/2/2022) kemarin.
"Jaminan Hari Tua (JHT) adalah hak buruh. Hak pekerja pribadi karena berasal dari potongan gaji buruh. Jadi, saya pastikan akan gugat Permenaker," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/2/2022). jk, er, 07
Editor : Moch Ilham
