SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas yang menyatakan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang hampir mencapaiRp500 triliun tidak terserap sebagaimana mestinya.
Menurut Anas, anggaran yang harusnya digunakan untuk kemiskinan justru habis untuk rapat hingga studi banding.
Baca Juga: 4 Menteri Jokowi akan Dikonfirmasi MK Jumat
Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, dalam acara Sosialisasi Permenpan RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Januari 2023.
Sri Mulyani mengaku belum melakukan evaluasi dan berkomunukasi soal pernyataan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga anggaran sebanyak itu tentunya tak mungkin hanya digunakan untuk perjalanan dinas seperti rapat studi banding dan seminar di hotel.
Ia menyebut, jika dilihat kalau anggatan bantuan sosial atau bansos, program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan itu sebagian besar adalah program yang diterima langsung oleh kelompok miskin.
"Kalau anggaran bansos (bantuan sosial) dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp 460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," kata Sri Mulyani di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Seperti contohnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang langsung diterima 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya.
"Umpamanya dalam bentuk PKH itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number,” terangnya.
Skema serupa juga dilakukan untuk program Kartu Sembako, dimana bantuan Kartu Sembako diberikan langsung kepada masyarakat. Dengan cara seperti itu dan jumlah penerima yang ditetapkan sebelumnya, anggarannya menjadi jelas peruntukannya.
“Sembako. Juga sama itu untuk jumlah targeted by name, by address, by account number juga yang dilakukan oleh Kementerian Sosial," tuturnya.
Sri Mulyani menuturkan, hal tersebut untuk menumbuhkan pahlawan-pahlawan ekonomi nusantara dan memberikan dukungan untuk lansia yang kurang mampu.
Baca Juga: Presiden tak Beri Arahan Kepada 4 Menteri dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK
“Jadi yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan dukungan untuk lansia yang kurang mampu, itu semuanya adalah langsung dilakukan (ke penerima)," ujarnya.
Ia menduga anggaran yang dimaksud oleh Anas adalah alokasi belanja barang kementerian dan lembaga secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar, hingga rapat.
Masalahnya, kata Sri Mulyani, anggaran untuk rapat hingga perjalanan dinas para ASN masuk kategori belanja barang, tidak masuk dalam pos belanja khusus untuk kemiskinan seperti perlinsos.
Ia pun menyinggung persoalan besarnya anggaran untuk rapat hingga perjalanan dinas para ASN memang sudah menjadi perhatian dari zaman kabinet sebelumnya, memang ada item-item seperti perjalanan dinas, seminar dan sejenisnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan saat ini berbagai belanja tersebut sedang terus diupayakan untuk diturunkan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.
"Jadi mungkin maksudnya di dalam belanja barang secara umum dari K/L, memang item yang seperti dulu sering disampaikan dari jaman kabinet sebelumnya. Perjalanan dinas, seminar, meeting segala macam itu kita minta untuk diturunkan dan itu sudah kita coba untuk terus turunkan," ungkapnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Anggarkan Bantuan Beras Rp 8 Triliun di Kuartal I 2024
Sebelumnya, ramai pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas yang mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin.
Anas mengatakan, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi dalam menangani kemiskinan. Ia pun menyayangkan, anggaran tersebut justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding di hotel.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas pada Minggu (29/1/2023).
Dalam keterangan terpisah, ia kemudian meralat pernyataannya bahwa bukan berarti semua anggaran ratusan triliun itu habis untuk rapat saja. Menurutnya, ada beberapa instansi, terutama pemerintah daerah yang program pengentasan kemiskinannya belum optimal.
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," ujar Anas. jk
Editor : Redaksi
