SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pihaknya kerap mendapat tagihan besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Utang tersebut terkait dana kompensasi dan subsidi energi yang nilainya mencapai Rp 500 triliun lantaran kenaikan harga minyak mentah yang disertai pelemahan kurs rupiah.
"Sekarang ada double, ICP-nya di atas USD100, kursnya juga relatif di atas asumsi APBN yang berada di Rp14.750. Ini menyebabkan kenapa tagihan PLN dan Pertamina ke saya banyak banget, sampai di atas Rp500 triliun,"kata Sri dalam Kompas100 CEO Forum 2022 bertajuk "Membuat Terang di Tahun Menantang: 7 Langkah Menavigasikan Pemulihan 2023" secara virtual di Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sempat Terpapar ISPA, Efek Polusi Udara Tinggi di Jabodetabek
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, tagihan tersebut tetap harus dibayarkan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dua BUMN tersebut tetap berjalan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Itu untuk menjaga dua BUMN (Pertamina dan PLN) tetap jalan, masyarakat tetap terjaga daya belinya karena shock yang terjadi dari luar tidak terus ke masyarakat," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan hal ini sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga kenaikan inflasi harus menjadi perhatian.
Tingginya harga minyak kala itu, diusahakan agar tidak langsung berdampak kepada masyarakat. Makanya, APBN menjadi penyangganya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Sistem Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa
"Daya beli konsumsi kita harus dijaga, makanya perhatian Pak Presiden ini detail terkait inflasi. Fiscal policy kita naiknya 3 kali lipat buat kompensasi BBM," tuturnya.
Saat disinggung mengenai harga minyak mentah dunia pada tahun depan, dirinya masih memantau perkembangan situasi global. Seperti adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang kini belum berakhir.
"Harga ICP ini tahun depan masih akan kita lihat. Dinamikanya luar biasa sekali. Ada pertemuan OPEC, kemungkinan terjadi perangnya (Rusia dan Ukraina) akan terus atau tidak, kemudian sekarang manuver dari G7 untuk melakukan price cap terhadap oil. Ini semuanya akan memengaruhi asumsi harga minyak kita tahun depan, yang nanti akan menentukan berapa besar ICP itu memengaruhi harga listrik dan harga BBM kita," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkeu: Utang RI Tembus Rp 7.805 Triliun Tahun Ini
Di saat yang sama, pemerintah juga tetap meneruskan kebijakan mengenai transisi energi menuju energi hijau.
"Jadi dalam kondisi guncangan, kita juga tidak kehilangan visi jangka menengah kita untuk menjadi negara yang akan makin komit terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi makin hijau. Nah ini semuanya menggunakan fiscal tools kita, baik dalam bentuk subsidi, kompensasi, insentif terhadap investasi, dan juga dari sisi kemampuan kita untuk membuat kebijakan yang konsisten ke depan," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
