SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan sebagian anggarannya untuk memberikan akes rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengatakan bahwa dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2012 hingga 2022 atau selama 10 tahun.
"Rp175,36 triliun dana APBN (2010-2022) memberikan dukungan akses perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah," tulisnya di akun instagram @smindrawati, Sabtu (14/1/2023).
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
Sri Mulyani mengatakan, rumah layak adalah kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup bermartabat. MBR menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Anggaran tersebut digelontorkan kepada Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT SMF (Sarana Multigriya Finansial), Bank BTN atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta Perumnas (Perusahaan Umum Pebangunan Perumahan Nasional) yang mengambil peran dalam pembangunan rumah masyarakat.
Ia pun merincikan sebanyak Rp32,2 triliun APBN disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki 1,13 juta rumah.
Kemudian, sebanyak Rp79,9 triliun untuk likuiditas pembiayaan 1,169 juta rumah MBR. Lalu Rp7,8 triliun dalam bentuk penanaman modal di PT SMF untuk pembiayaan 421.650 rumah.
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi, Salah Satu Incaran Menkeu di Kabinet Prabowo
Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah juga menambah modal BUMN Bank BTN senilai Rp 2,48 triliun dan Perumnas Rp 1,57 triliun, dengan harapan agar mampu memenuhi pembiayaan perumahan masyarakat.
“Pemerintah juga memberikan subsidi rumah dan bantuan uang muka untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pembangunan perumahan telah memberikan dampak multiplier. Pasalnya, dengan adanya pembangunan, rumah bisa menciptakan kesempatan kerja, dan mengangkat sektor UMKM.
Baca Juga: Awal Tahun 2024, Realisasi Pendapatan APBN Regional Jatim Capai Rp21,65 Triliun
Berbagai pembiayaan tersebut berasal dari APBN hasil pengumpulan pajak oleh pemerintah. Demi mewujudkan pembangunan, maka penggunaan pajak diberikan secara berkeadilan dengan ragam program yang dimiliki pemerintah.
"APBN - pajak anda adalah alat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang lemah dibantu, rakyat yang kuat membantu dengan membayar pajak," tutupnya. jk
Editor : Redaksi
