Staf Menteri BUMN Akui Erick Hanya Tangani 2,5 Persen Bisnis Tes PCR

Arya Sinulingga.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bola panas ungkapan ICW dan eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto, terus menggelinding. Dua narasumber ini mencatat ada dua menteri terlibat bisnis tes PCR yaitu Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN erick Thohir.

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, buka suara.

Arya menegaskan total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia mencapai 28,4 juta. Sementara total tes PCR yang dikerjakan oleh GSI hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia.

“Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen,” ungkap Arya kepada media di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

GSI adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

 

Tudingan Tendensius

Arya Sinulingga mengatakan isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR terbilang tendensius. Pasalnya, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan tes PCR sebanyak 700 ribu.

Kemudian, Arya menjelaskan salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri. Jumlah saham yang dimiliki sebesar 6 persen.

“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen, melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan Adaro hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan Yayasan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” jelas Arya.

Terlebih, kata Arya, Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak didapuk menjadi menteri. Dengan demikian, ia menegaskan Erick tak terlibat dengan bisnis PCR tersebut.

“Jadi jangan tendensius seperti itu, harus lebih clear melihat semua,” tutur Arya.

Arya juga menyebut ketentuan mengenai PCR tak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Selain itu, pemerintah juga tak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR dengan menunjuk laboratorium tertentu.

“Kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan,” ucap Arya, seperti dikutip cnnindonesia.

Harian kita edisi kemarin menulis, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan GSI, penyedia jasa tes covid-19.

Edy menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.

Selain itu, Edy juga menyebut nama Menteri Koordinatir Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk . n er, 06, jk