Baca Juga: CEPI dan Bio Farma Berkolaborasi untuk Dorong Percepatan Produksi Vaksin
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar yaitu ketersediaan vaksin di tanah. Ini akibat larangan ekspor vaksin dari sejumlah negara produsen vaksin.
"Ada lima negara yang memproduksi vaksin yaitu Amerika, China, India, Inggris, dan Rusia. Negara-negara ini menerapkan kebijakan untuk tidak mengeluarkan vaksin yang diproduksi di negaranya," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (8/4/2021).
Dalam rapat kerja itu, Menkes tidak memberi penjelasan alasan BPOM tidak menyetujui pembuatan vaksin dalam negeri, nusantara. Padahal vaksin ini sudah melalui uji klinis tahap pertama, Januari-Februari 2021 lalu.
Kedatangan Vaksin tak Pasti
"Contoh AS, semua vaksin yang diproduksinya hanya boleh dipakai di AS saja. Inggris juga begitu," tandas Menkes,.
Ia juga menyatakan bahwa jadwal kedatangan 100 juta dosis vaksin COVID-19 menjadi tidak pasti menyusul adanya kebijakan dari negara produsen vaksin tersebut.
"Jadi, ada 100 juta dosis vaksin yang sampai sekarang menjadi agak tidak pasti jadwalnya," imbuhnya.
100 juta vaksin tersebut berasal dari perjanjian dengan COVAC/GAVI sebanyak 54 juta dosis secara gratis.
Lalu vaksin Astrazeneca yang didatangkan Bio Farma sebanyak 50 juta dosis.
Baca Juga: RSUD Dr. Soetomo, tak Ditemukan Lakukan Perundungan
"COVAC/GAVI bermasalah karena embargo dari India, suplai vaksin Astrazeneca juga terhambat dari India," ungkap Budi.
Dengan kondisi demikian, kata Menkes Budi, Indonesia yang seharusnya menerima 11 juta vaksin pada Maret-April ini hanya akan mendapat 1 juta vaksin dari COVAC/GAVI.
"Sisanya, mereka belum bisa memberikan konfirmasi," tukasnya.
Ketidakpastian yang sama juga terjadi dengan suplai vaksin Astrazeneca ke Indonesia.
"Informasi dari Astrazeneca mereka hanya bisa kirim 20 juta vaksin di 2021 ini, sisanya 30 juta vaksin diundur tahun depan (2022)," pungkasnya.
Baca Juga: Menkes Pangkas Aturan IDI Terkait SIP
Ganggu Ketersediaan Vaksin di Indonesia
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI terungkap bahwa negara-negara produsen vaksin Covid-19 melarang produk vaksinnya diekspor.
Kondisi ini tentu mengganggu ketersediaan vaksin di Indonesia yang sangat membutuhkan untuk program vaksinasi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris yang memimpin rapat mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan pemerintah soal pengadaan vaksin tersebut.
"Ramai dibicarakan soal kendala pengadaan vaksin khususnya astrazeneca. Komisi IX minta penjelasan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi program pemerintah," tanya Charles.
Menjawab anggota DPR-RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, di dunia ada 60 negara yang sudah melakukan vaksinasi. Indonesia ada di ranking 8. Sedikit di bawah Jerman, Turki, Brazil, Inggris, India, dan Amerika. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
