Stop Siswa Sekolah Daring di Warkop

DPRD Surabaya Minta Walikota Berdayakan Balai RW Diberi Wifi Gratis

Baca Juga: DSDABM Kota Surabaya Akan Segera Tuntaskan 245 Titik Banjir di Surabaya

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fenomena KBM secara daring siswa dari SD hingga SMA, yang dilakukan tempat umum seperti warung kopi, mendapat sorotan dari para wakil rakyat. Mereka khawatir, kondisi pandemi Covid-19, dengan KBM daring di warkop, bisa menimbulkan klaster baru.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati mengaku bila dirinya khawatir bila anak belajar di warung kopi. Sebab menurutnya, arahan kemendikbud adalah belajar dari rumah (BDR) bukan ke warkop. "Kondisi Surabaya masih zona merah, sesuai SE kemendikbud no 15 tahun 2020, BDR dilakukan bisa luring dan daring. pembelajaran yang dibuat harus dipastikan bisa dijangkau oleh semua murid, jangan malah memposisikan anak di tempat beresiko terpapar covid-19, seperti halnya berkerumun di warkop" ungkapnya kepada Surabaya Pagi.

Politisi Gerindra ini menyampaikan bila, Pemkot sebaiknya segera memberikan fasilitas RW yaitu wifi gratis agar dimanfaatkan untuk para peserta didik yang tidak mampu. "Secepatnya merealisasikan rencana dengan penambahan bandwidth internet, repeater, router, komputer dan printer di balai RW karena pembelajaran sudah dimulai minggu ini. konsep yang diarahkan disdik bisa mencermati sebaran kondisi siswa yang terkendala BDR dan kepala sekolah bisa memanfaatkan Dana Bos untuk pembiayaan kuota paket internet guru dan siswa karena sudah diberikan diskresi dari kemendikbud," jelasnya.

Pemkot Anggarkan Rp 11 Miliar

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah Ketua menyatakan bila kendala saat ini dimasyarakat merupakan gadget dan kuota yang dimiliki. "Sebetulnya Pemerintah Kota Surabaya sedang menyiapkan internet untuk warga dengan persiapan nilai sebesar Rp 11 M. Dalam pekan ini atau pekan depan kami akan menjadwalkan dengan Dinas Pendidikan untuk rapat koordinasi terkait internet yang dibutuhkan oleh warga itu seperti apa untuk proses pembelajaran" kata Khusnul Khotimah.

Menyikapi dengan munculnya fenomena para peserta didik belajar di warung kopi, Khusnul menyatakan bila hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan.

"Hal ini akan menimbulkan klaster baru di warung kopi. Namun saat ini guru di tuntut inovatif terhadap proses belajar daring ini, harusnya bisa dilaksanakan tanpa harus daring dan menurunkan bobot materi itu sendiri," ungkapnya.

Ia kemudian memberikan beberapa catatan mengenai program yang akan dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai BLC (Broadband learning center) dan memberdayakan di balai RW yang akan digunakan menjadi tempat belajar. "Masyarakat sebaiknya bersabar dulu untuk program yang akan direalisasikan oleh pemerintah kota. Namun ada catatan dari kondisi jaringan WiFi ke RW itu yang tidak representatif atau kampung yang yang tidak memiliki balai RW maka itu harus kita koordinasikan bersama" ucapnya.

Pemerintah Gandeng Provider

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Surveyor Gali Informasi untuk Atasi Kemiskinan

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono prihatin setelah mendengar dan melihat siswa yang harus mencari wifi gratis hingga ke warung kopi (warkop) demi melakukan proses KBM secara daring.

"Hal ini menjadikan keprihatinan kita bersama. Padahal konsepnya di rumah, namun sayangnya tidak disertai dengan subsidi dan kebijakan khusus dari pihak terkait terhadap permasalahan yang timbul ini," ujar Deni kepada Surabaya Pagi, Selasa (21/7/2020)

Deni mengakui jika sepengetahuannya, belum ada kebijakan khusus dari pihak Pemerintah Provinsi mengenai subsidi paket data internet. Dirinya juga berharap jika pihak-pihak terkait harus mulai tanggap dengan hal ini. "Sepengetahuan saya belum ada kebijakan khusus dari Pemprov terkait hal itu, khususnya untuk siswa SMA/SMK. Karena kan yang SD/SMP masih menjadi ruang lingkup Pemkab/Pemkot masing-masing. Harusnya memang ada plot anggaran yang dialokasikan untuk permasalahan ini. Dan harusnya juga pemerintah mulai tanggap," jelasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga mengaku pihaknya siap untuk membantu pemerintah untuk menyisir siapa saja siswa yang kesulitan untuk membeli paket data internet untuk menunjang proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan mereka berhak mendapat subsidi dari pemerintah.

Deni juga mengatakan jika sebuah terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun dinas pendidikan terkait permasalahan ini adalah salah satunya dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak provider penyedia paket data internet. Sehingga bentuk kerjasama tersebut nantinya berupa subsidi paket data internet yang diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu membeli paket data tersebut untuk PJJ.

Baca Juga: DPMPTSP Kota Surabaya Target Capaian Investasi 2024 Rp40 T

Program Balai RW dan BLC

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya menggelar video conference dengan para pelajar SD dan SMP. Timbul banyak keluhan bahwa beberapa pelajar tidak bisa mengikuti pembelajaran virtual karena tidak punya handphone dan banyak pula yang mengaku tidak punya paket data. Setelah mendengar keluhan tersebut, Walikota Surabaya kemudian membuat program untuk menjadikan balai RW dan BLC sebagai tempat belajar baru anak-anak kurang mampu.

"Karena kita semua belum tahu anak-anak ini belajar virtual sampai kapan, maka nanti akan lebih memaksimalkan fungsi balai RW dan BLC untuk belajarnya anak-anak," kata Walikota Surabaya.

Nantinya semua balai RW yang sudah dilengkapi fasilitas internet, akan lebih dimaksimalkan karena mungkin masih lemot dan sebagainya. Bahkan jika memang dibutuhkan nanti akan ditambahkan fasilitas router, hingga printer, dan kertas di tiap balai RW itu.

Nantinya juga akan ada pendampingan, maka anak-anak tersebut akan dibagi sesuai jarak rumahnya. Bagi anak-anak yang dekat dengan fasilitas BLC, maka bisa langsung ke BLC. Begitu pula sebaliknya, jika lebih dekat dengan balai RW, maka nanti belajarnya di balai RW.

"Tapi sekali lagi ini khusus anak-anak yang kurang mampu itu, sedangkan anak-anak yang mampu, tolong tetap belajar di rumah seperti biasanya, karena saya tidak ingin balai RW itu jadi sekolah baru bagi mereka, itu dapat menimbulkan masalah baru. Jadi, intinya akan dibatasi nanti yang belajar di Balai RW," ujar Risma. byt/adt

Editor : Moch Ilham