Tagih Janji Bupati Bangkalan, Puluhan Mahasiswa Geruduk Gedung Pemkab

Sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi di depan Gedung Pemkab Bangkalan, Jum’at (9/4).

 

SURABAYAPAGI.COM, Bangkalan - Kantor Pemkab Bangkalan didemo puluhan massa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bangkalan, Jum’at (9/4).

Kedatangan mereka untuk menagih janji politik Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin saat kampaye pilkada 3 tahun silam.

"Masyarakat Bangkalan tidak merasakan kemajuan dan kesejateraan, mengingat infrastruktur banyak yang hancur, gedung sekolah banyak ambruk, bahkan banyak bantuan sosial dari pemerintah pusat tidak diterima, serta program tersebut tidak memberikan dampak terhadap pembangunan bagi masyarakat," ujar Syaiful Arif, Koorlap GMNI saat orasi.

Dalam demo itu, mereka juga mempertanyakan banyaknya visi misi Bupati Bangkalan yang belum terwujud. Karena itu, massa menuntut bertemu dengan Ra Latif (sapaan Bupati Bangkalan), namun gagal.

Mereka hanya ditemui oleh Moh. Fahri, Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Ia meminta maaf karena Ra Latif belum bisa menemui massa aksi. "Bupati Bangkalan tidak bisa menemui karena banyak agenda, yaitu kegiatan di Surabaya," jelas Moh. Fahri.

Karena kecewa hanya ditemui oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, massa GMNI akhirnya melakukan tabur bunga di depan pintu masuk gedung Pemkab Bangkalan, sebagai simbol mati surinya kepemimpinan Ra Latif di Kabupaten Bangkalan.

"Ra Latif jika tidak mampu memimpin rakyat Bangkalan mundur saja, itu akan lebih baik, ketimbang membiarkan kondisi Bangkalan," jelasnya.

Diketahui, protes terhadap kepemimpinan Bupati R. Abdul Latif Imron Amin juga digelar sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Loyalis Perubahan (Gelora) Bangkalan, Kamis (8/4) kemarin.

Mereka membagikan selebaran terkait amburadulnya pengelolaan APBD TA 2020 di titik keramaian, seperti di pertigaan lampu merah Pos Lantas Halim Jl. Soekano-Hatta. 

Musawwir, Ketua Gelora Bangkalan berharap anggota DPRD dapat membentuk Pansus Angket untuk menyikapi banyaknya indikasi korupsi sebagaimana PU Fraksi Keadilan Hati Nurani dalam terkait LKPJ Bupati Bangkalan TA 2020.