SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah tengah berupaya mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Adanya eskalasi risiko ekonomi global akibat konflik geopolitik dan lonjakan inflasi menambah tantangan untuk mencapai konsolidasi fiskal.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, tujuan mengembalikan defisit itu agar APBN pada tahun depan kembali normal, setelah sebelumnya bekerja lebih keras akibat menghadapi guncangan pandemi Covid-19.
Baca Juga: KPPN Malang Catat Realisasi Belanja APBN Capai Rp3,03 T
Sebagaimana diketahui, defisit APBN 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp 598,2 triliun. Secara bertahap Defisit APBN telah menurun dari 6,14% pada tahun 2020, menjadi 4,57% dalam APBN Tahun 2021, dan turun menjadi 4,50% dalam Perpres 98 Tahun 2022.
Menurutnya, cara untuk mencapai itu di tengah tekanan ekonomi global adalah dengan menelisik struktur perekonomian dan keuangan negara, baik penerimaan maupun belanja. Pada tahun depan, laju penerimaan negara harus lebih cepat daripada kenaikan belanja, agar defisit bisa lebih menipis.
“Bagaimana caranya membuat APBN defisitnya kembali ke bahwa 3 persen? Caranya adalah dengan melihat lagi struktur perekonomian dan struktur dari APBN berupa penerimaan maupun belanja negara,” kata Suahasil dalam agenda Simposium Nasional Keuangan Negara, Rabu (26/10/2022).
Optimisme mengembalikan defisit di bawah 3% dari PDB juga sejalan dengan sudah makin membaiknya kondisi ekonomi pada tahun ini. Suahasil menilai masyarakat saat ini sudah mulai percaya diri melakukan kegiatan ekonomi sehingga penerimaan negara mengalami peningkatan.
Baca Juga: Sri Mulyani Alokasikan APBN Rp 25,01 Triliun untuk Pemilu 2024
Dari sisi belanja, Suahasil menyatakan bahwa peningkatan kualitas belanja akan menjadi perhatian utama agar lebih berdampak maksimal terhadap perekonomian. Tahun depan anggaran pendapatan negara dipatok sebesar Rp 3.061 triliun, sedangkan belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.246,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 814,7 triliun.
"Belanja negara yang akan menjadi nilainya di atas Rp3.000 triliun tentu harus kita lakukan efisiensi-efisiensi belanja. Kita mengharapkan bahwa dengan efisiensi belanja, maka kita bisa melakukan konsolidasi fiskal," ujar Suahasil.
Efisiensi yang dimaksud adalah dengan memprioritaskan belanja yang diarahkan untuk melindungi masyarakat utamanya dalam melawan guncangan perekonomian global, dan juga untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Menkeu Takut Dimarahi Rakyat
Selain itu, lanjut Suahasil, pemerintah akan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Langkah itu akan melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Kita juga melakukan koordinasi secara erat dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan APBN dan sekaligus juga menjadi mitra pemerintah dalam menetapkan APBN tahun depan," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
