Tinggal Madiun dan Trenggalek yang Zona Merah

Gubernur Khofifah saat meninjau salah satu Kampung Tangguh di Madiun, Minggu (7/2/2021) kemarin. Kampung Tangguh sudah lebih dulu dilakukan sebelum kebijakan PPKM Mikro. SP/humas pemprov

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur, membuahkan hasil positif dengan penurunan dari zona merah. Hingga kini, tinggal 2 kabupaten/kota yang masih masuk zona merah, yakni Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek.

Selama PPKM diberlakukan di Jawa Timur sejak 11 Januari 2021 lalu tercatat adanya penurunan Bed Occupancy Ratio (BOR) Isolasi. BOR isolasi, dari 79% saat mulai PPKM, kini sudah turun menjadi 55%. Sedangkan BOR ICU, yang semula 73% kini menjadi 67 persen.

Meski demikian, upaya penanganan Covid-19 di Jatim terus dimaksimalkan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Untuk itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo terkait PPKM Mikro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggunakan program Kampung Tangguh yang sudah berjalan sejak delapan bulan lalu.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menjelaskan, Kampung Tangguh ini sendiri adalah inovasi yang telah diciptakan oleh Polda Jatim bersama dengan dukungan Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Perguruan Tinggi. Basis program Kampung Tangguh adalah RT, RW, kelurahan maupun desa.

Satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat ini mampu bergotong-royong dalam penanganan Covid-19. Sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa penanganan Covid-19 harus dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Kampung Tangguh yang sudah ada di Jatim adalah bentuk kearifan lokal yang akan membantu masyarakat melaksanakan edukasi protokol kesehatan Covid-19,” imbuh Khofifah saat berada di Kampung Tangguh Semeru desa Ngale kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun, Minggu (7/2/2021).

Ditambahkan, kebersamaan dalam pelaksanaan kampung tangguh juga akan menciptakan empathy building dan social bonding dalam pelaksanaan PPKM Mikro serta untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Untuk diketahui, per tanggal 7 Februari 2021, jumlah Kampung Tangguh yang ada di Jawa Timur telah mencapai 3.160 dan terus akan bertambah.

Berdasarkan Inmendagri no 3 tahun 2021, Jawa Timur termasuk dalam daerah yang mendapatkan instruksi untuk pelakanan PPKM Mikro dengan daerah prioritas Malang Raya, Surabaya Raya dan Madiun Raya. Pemberlakuan PPKM Mikro akan dilaksanakan tanggal 9-22 Februari 2021.

“Kami harapkan pelaksanaan PPKM Mikro ini nantinya bisa berjalan lancar di Jatim. Tentunya dengan dukungan seluruh elemen baik TNI, POLRI, serta masyarakat. Utamanya, dengan terus memperkuat dan memberdayakan keberadaan Kampung Tangguh yang memang sudah kita terapkan di Jatim,” kata Khofifah.

 

Terus Tracing

Sedangkan, jelang diberlakukannya PPKM Mikro, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan siap dan terus berupaya menekan penyebaran Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan tracing yang telah dimiliki Satgas Covid-19. Meski tracing ini sudah dilakukan sejak awal pandemi, namun akan terus diperdalam dan ditingkatkan dengan tujuan menekan laju penyebaran dan memutus rantai Covid-19.

“Untuk PPKM Mikro kita sudah siap. Apalagi Kampung Tangguh sudah kita jalankan sejak dulu. Kini, kita terus berusaha untuk semakin menurunkan angka penyebaran kasus Covid-19,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana di Ruang Kerjanya, Minggu (7/2/2021).

Ia menjelaskan, rencananya pelatihan tersebut akan dimulai, Senin (8/2/2021) bersama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan jajaran tingkat kelurahan. Meski saat ini kondisi pasien Covid-19 di Kota Pahlawan mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. “Jika sebelumnya BOR ICU mencapai 100 persen kini turun menjadi 80 persen. Sementara untuk yang non ICU tinggal 60 persen,” urai dia.

Tidak hanya itu, untuk lebih memasifkan tracing, Whisnu memastikan seluruh jajaran di tingkat kelurahan juga akan dilibatkan dalam pelatihan tersebut. Ada ribuan satgas yang akan menerima pelatihan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya itu. Di antaranya yakni dari 154 kelurahan se-Surabaya serta jajaran tiga pilar.

Untuk mekanisme, lanjut dia, akan digelar di masing-masing kecamatan atau kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam setiap pertemuan mengundang satgas berjumlah 23 orang. Hal itu menjadi penting dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang mana wajib menjaga jarak dan membatasi peserta.

Di sana, peserta akan mendapat pelatihan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinkes. Setelah peserta mengikuti pelatihan, peserta akan menerima sertifikat dan dinyatakan telah mengikuti pelatihan. “Sertifikatnya dari Dinkes. Tentunya setelah mereka mengikuti pelatihan di FGD itu mereka dapat melakukan tracing dengan kualitas yang baik,” paparnya. rif/alq/cr2/rmc