TNI AD, AL dan AU Dukung Vaksin Nusantara

Aburizal Bakrie saat diambil sampel

 

Ada upaya Sabotase Program TNI. Kini Keselamatan Letjen (Purn) dr Terawan dan timnya menjadi tanggung jawab TNI sepenuhnya. Karena mereka sedang berupaya mencari jalan keluar bagi keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Ditengah sorotan publik atas uji klinis tahap kedua, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, menegaskan, ujicoba klinis fase II Vaksin Nusantara, merupakan Program Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terutama dalam upaya mendukung ketahanan nasional di bidang kesehatan.

“Ini sejalan dengan tugas TNI, selain perang,” kata sebuah sumber RSPAD Gatot Subroto yang tidak bersedia disebutkan namanya, Sabtu (17/4/2021) siang.

Sumber ini menegaskan, pernyataan Peneliti Utama Vaksin Nusantara, Kolonel Corps Kesehatan Militer (CPM) Jonny, RSPAD Gatot Subroto, tetap tunduk kepada kaidah ilmiah di dalam melakukan penelitian, karena membawa reputasi TNI dan Negara, adalah sikap resmi kelembagaan TNI.

Kini berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM untuk menggagalkan uji klinis Vaksin Nusantara. Termasuk pihak diluar BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa ada operasi dari pihak-pihak yang ingin mensabotase usaha Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr dr Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang bertekad mencari jalan keluar atasi pandemic Corona Virus Disease-19 (Covid-19).

Karena itu, TNI menunjukkan dukungan penuh (full support) terhadap upaya Dr.Terawan tersebut. “TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, full support pada upaya Vaksin Nusantara,” kata Peneliti Utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara, Kolonel Dr.Jonny.

Sebuah sumber juga menyebutkan bahwa uji klinis di RSPAD Gatot Subroto yang dilakukan oleh Terawan dalam beberapa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa TNI mendukung upaya dr. Terawan. “Jangan pernah ragu pada TNI, karena masalah pandemic Covid-19 di Indonesia sudah menjadi urusan TNI karena mengancam keselamatan rakyat dan kedaulatan Indonesia,” ujar seorang narasumber tadi.

Ia memastikan agar seluruh rakyat Indonesia mendukung upaya dr. Terawan dan jangan ada yang mencoba mengganggu apalagi membatalkan usaha ini.

“Bukan itu saja, keselamatan dr Terawan dan timnya menjadi tanggung jawab TNI sepenuhnya. Karena mereka sedang berupaya mencari jalan keluar bagi keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia,” tegasnya.

 

Penjelasan TNI ke Publik

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membuka suara untuk memberikan penjelasan ke publik terkait polemik vaksin nusantara.

TNI menjadi sorotan setelah sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI disuntik vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto.

Berdasarkan undangan Kepala Bidang Pusat Penerangan Umum (Kabidpenum) Pusat Penerangan (Puspen) Markas Besar TNI Edys Riyanto kepada wartawan, Minggu (18/4/2021), rencananya TNI akan menjelaskan ke publik pada Senin (19/4/2021) pukul 08.30 WIB di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

“TNI akan melaksanakan konferensi pers terkait Vaksin Nusantara Covid-19," tulis surat bertanggal 18 April 2021 tersebut.

Sejumlah petinggi militer disebut dijadwalkan akan menghadiri konpers tersebut antara lain, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, Kepala Puspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, dan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Albertus Budi Sulistya, dan sejumlah Kadiskes lainnya.

 

Ketersediaan Vaksin harus Cukup

Vaksin Nusantara diharapkan menjadi pilihan alternatif vaksinasi bagi masyarakat, di tengah tindakan embargo dari negara-negara produsen vaksin.

"Dengan adanya beberapa ketersediaan merk vaksin, diharapkan masyarakat bisa memilih untuk disuntikkan dengan vaksin pilihannya. Itu kembali ke pribadi masing-masing, dan menutupi kekurangan vaksin dalam negeri," ujar mantan Tenaga Ahli Menkes, Andi, mengutip penjelasan inisiator Vaksin Nusantara, yang juga mantan Menkes Terawan Agus Putranto, di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

Menurutnya, Terawan mengatakan, ketersediaan vaksin di Indonesia harus cukup agar bisa menghalau Covid dengan cepat. Pemerintah sendiri saat ini tengah berusaha keras untuk memenuhi ketersediaan vaksin.

"Kita belum bisa berkompromi dengan pandemi saat ini," kata Andi mengutip pernyataan Terawan.

Untuk itu kata dia, Terawan mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu menangani pandemi saat ini. Ia juga mengajak para ahli dan ilmuan untuk berkontribusi di bidang masing-masing.

"Para epidemiologi silakan ikut bergabung dalam pengembangan vaksin yang sudah ada, ataupun membuat vaksin sendiri yang diyakini," ucapnya.

Bagi Terawan kata Andi, saat ini yang terpenting adalah bekerja sama membantu pemerintah agar pandemi bisa cepat berlalu, sehingga ekonomi bisa pulih kembali, serta kegiatan sekolah dan perkantoran kembali normal.

Ia juga mengimbau masyarakat, tidak memperkeruh suasana terkait Vaksin Nusantara karena para peneliti sedang mengejar ketertinggalan waktu.

"Kita harus memberikan sumbangsih, baik itu pikiran, karya, maupun tenaga sesuai bidang kita masing-masing, agar negara kita bisa sejajar dengan negara lain," terangnya.

Menyinggung soal uji klinis, lanjut dia, sesuai catatan BPOM pada uji klinis fase I, maka penelitian ini dipindahkan untuk dilanjutkan di RSPAD dikarenakan komite etik berasal dari RSPAD.

 

The Big Six

Menurut sumber di RSPAD, beberapa pihak yang mendeskreditkan metode denditrik dalam penanganan vaksin ini pasti disupport oleh perusahaan farmasi dan vaksin yang terancam oleh temuan dr. Terawan. “Dalam dunia farmasi dikenal dengan the big six. Tiga perusahaan besar di Amerika dan dua lagi di Eropa. Mereka panik dan membiayai para ahli dan media massa untuk menggagalkan Terawan,” ujar sumber tadi.

Namun menurutnya, dunia internasional mendukung penuh upaya dr. Terawan, karena kalau selesai nanti, vaksin Nusantara yang akan menyelesaikan pandemi Covid-19 ini.

“Amerika dan China sedang berlomba untuk menyelesaikan uji klinis. Jepang sedang melobby untuk menggunakannya. Namun yang terpenting, Penggunaan metode denditrik pada Vaksin Nusantara ini menjadi patent Indonesia, patent dokter Terawan,” tegasnya.

 

Vaksin Equity dan Vaksin Nasionalisme

Senior Advisor on Gender and Youth for the Director-General of World Health Organization (WHO) Diah Satyani Saminarsih ikut angkat bicara terkait kontroversi vaksin nusantara.

Menurutnya, ada dua hal dalam melihat polemik vaksin nusantara ini yakni pertama, tentang vaksin equity dan kedua vaksin nasionalisme.

Soal vaksin equity, WHO melalui Covac Facility mendorong adanya vaksin equity yaitu distribusi vaksin, yang adil dan merata di seluruh dunia. "Dan juga tentunya mendorong adanya inovasi, yang berbasis dengan evidence, berbasis kaidah science, yang dilakukan oleh semua orang, semua peneliti dan semua inovator," kata Diah dalam keterangan pers virtualnya, pada Sabtu (17/4/ 2021).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar vaksin available, tersedia dalam jumlah ketersediaannya yang cukup diseluruh dunia dan didahulukan kelompok populasi yang rentan.

"Kedua, yang ingin dicegah dari vaksin equity ini adalah timbulnya vaksin nasionalism, artinya karena pandemi ini telah menyentuh seluruh dunia, secara global, WHO mengingingkan agar teknologi vaksin, yang aman dan tepat guna, itu bisa diakses oleh semua negara," katanya.

Menurutnya, tujuan dari adanya vaksin aman dan tepat guna hingga bisa diakss oleh semua negara itu agar tidak lagi adanya vaksin yang dikuasai oleh negara-negara tertentu saja.

“Jadi berbasis dengan ini tentunya global suplai ovaksin didorong WHO untuk selalu dipastikan ketersediaannya, dan juga disaat yang bersamaan memastikan agar, resep vaksin atau teknologi vaksin yang sudah terbukti tepat dan aman," jelasnya.

Maka dari itu, vaksin nusantara ini yang didorong WHO agar muncul, disemua negara dan bukan hanya di Indonesia.

"Jadi kalau di Indonesia ada teknologi-teknologi baru atau inovasi yang berkembang, tentunya WHO menginginkan dan meminta agar semua inovasi itu dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmiah. Berbasis science tentunya mengedepankan kepatuhan, ketaatan terhadap protokol penelitian yang sudah sesuai standar ditetapkan oleh WHO," jelasnya.

 

Kepala BPOM Dramatisasi

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendramatisasi hasil kajian terhadap vaksin Nusantara.

Melki menyoroti pernyataan Penny Lukito bahwa 71,4 persen subyek penelitian yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan meskipun dalam level ringan hingga sedang. "Kepala Badan POM menjelaskan pada publik kan mendramatisasi seolah-olah ini berbahaya dengan 71 persen dia gambarkan berisiko," kata Melki dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, (17/4/ 2021).

Melki menuturkan, dalam rapat di DPR telah dibahas bahwa temuan tersebut tidak ada masalah. "Kok, tiba-tiba digambarkan bermasalah?"

Melki mengaku mengecek kembali ke para peneliti Universitas Diponegoro yang terlibat dalam uji klinik tahap I vaksin Nusantara. Menurut dia, para peneliti merasa nelangsa.

"Mereka bilang, kok, bisa Kepala Badan POM menipu publik. Saya sampaikan ini masuk kategori pembohongan publik, Kepala Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," ujar Melki.

Vaksin Nusantara pertama kali dikenalkan pada November lalu oleh Terawan Agus Putranto ketika masih menjabat Menteri Kesehatan. Riset pengembangan vaksin ini dilakukan melalui kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses.

Rama Emerald merupakan pemegang lisensi dari Aivita Biomedical Inc, perusahaan farmasi yang berbasis di Amerika Serikat, pengembang terapi sel dendritik SARS-CoV-2. Saat uji klinis fase pertama, mereka bekerja sama dengan RSPAD Gatot Soebroto dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

BPOM sebelumnya memutuskan vaksin Nusantara belum dapat melanjutkan penelitiannya ke uji klinik fase 2. BPOM menyatakan uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah medis.

 

BPOM Bermain Politik

Sampai Minggu sore (18/4/2021) ada 105 tokoh nasional memberikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada Sabtu (17/4/2021) ini. Dukungan tersebut diberikan terkait kisruh Vaksin Nusantara yang dianggap menyudutkan BPOM.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lakalena menilai, lembaga yang dipimpin oleh Penny K Lukito itu tengah bermain politik. Melki mengaku tahu siapa penggerak dari para tokoh tersebut yang mendukung BPOM.

"BPOM sudah main-main politik sekarang, jadi kami tahu siapa yang menggerakkan itu, informasi sudah masuk ke kami. BPOM sebagai lembaga independen mengumpulkan para tokoh, lalu mengatakan save BPOM, save Kepala BPOM dan sebagainya," ujar Melki dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk "Siapa Suka Vaksin Nusantara" secara daring, Sabtu (17/4/2021).

"Jadi mereka bilang kita main-main politik, mereka main-main politik juga," imbuhnya.

Melki menjelaskan, bahwa DPR memang lembaga politik yang memiliki putusan dan sikap politik. Dirinya menyebut pihaknya dalam hal ini Komisi IX yang mendukung proses pembuatan Vaksin Nusantara agar dilanjutkan, karena sudah di uji dan diperdebatkan saat rapat di DPR.

"Kami bersikap seperti itu berbasiskan data-data ilmiah baik dari RS dr Kariadi maupun di DPR RI yang sudah kita cek, kita uji kita bahas kita perdebatkan sampai pada kesimpulan bahwa memang ini layak dilanjutkan dan harus diteruskan uji klinis tahap 2," jelasnya.

 

Penny Bohongi Publik

Dirinya merasa aneh dengan sikap BPOM yang seolah-olah dizolimi tekait perizinan Vaksin Nusantara itu. Dan, diperparah dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh itu.

"Seolah-olah mendukung BPOM bahwa mereka didzolimi, kan ini gak bener ini. Kan ini aneh gitu loh, jadi lembaga negara mengumpulkan para tokoh hanya mendukung dia membela hal-hal yang sudah kita bongkar," ungkapnya.

Bahkan, dirinya telah berkonsultasi dengan para peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang dan menemukan hal menakjubkan. Bahwa para peneliti tersebut merasa kaget dengan pernyataan Peni yang dianggap membohongi publik.

"Kemudian saya cek ke peneliti Diponegoro Semarang. Mereka itu nelongso mereka bilang gini kok bisa Kepala BPOM itu menipu publik ya, data yang kami berikan A dibilang B dan membuat publik jadi khawatir sama Vaksin Nusantara, ini masuk kategori pembohongan publik loh Kepala BPOM membohongi publik dengan membelokkan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," katanya.

"Kan yang bikin kisruh menjadi rame ini bukan DPR tapi Kepala BPOM," pungkasnya. jk/erk/sur/cr2/rmc