Tolak Wacana Impor Beras, Petani: Data Kementan Produksinya Cukup

Foto ilustrasi.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bulog berencana untuk mengimpor beras guna memenuhi stok sebanyak 1,2 ton. Dimana saat ini, stok beras Bulog masih berada di angka 651 ribu ton, sehingga masih kurang sekitar 549 ribu ton.

Wacana tersebut ditentang oleh Serikat Petani Indonesia (SPI). Pasalnya, menurut mereka, produksi dalam negeri dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan sesuai dengan Undang-undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012, tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Ia meminta agar Bulog fokus untuk menyerap beras dari petani yang saat ini ada.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).

Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah persisnya?," ujarnya.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras, kita nggak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," imbuhnya.

Henry menegaskan, hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga itu belum menjadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan, padahal mandatnya menentukan kebijakan pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini. Padahal, petani sudah bekerja keras untuk berproduksi," pungkasnya. jk