SURABAYAPAGI.COM. Tuban - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban menggelar unjukrasa didepan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A). Selasa, (18/8/2020).
Kedatangan mahasiswa tersebut demi menyampaikan aspirasi kepada Dinsos untuk mengusut tuntas problematika Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban.
Baca Juga: Dinsos Jatim Gelar Sinergitas Pilar Sosial, Perkuat Kolaborasi Tangani PPKS
Terlihat mahasiswa menenteng beragam poster bertuliskan kalimat tuntutan, diantaranya "Stop Kerja Sama dengan Mafia BPNT" serta banyak lainya
Salah satu korlap Aksi, Nurul Aini mengatakan, Berdasarkan hasil advokasi yang dilakukan PC. PMII Tuban di lapangan dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Tuban, masih banyak ditemukan adanya praktik yang tidak sesuai aturan dan penyimpangan.
"Dari hasil advokasi di lapangan terdapat 5 poin problematika penyaluran BPNT di Tuban," ujar Aini sapaan akrabnya.
Kelima persoalam yang dimaksud, yang pertama yakni saat pengecekan, didapati temuan disalah satu desa di Kabupaten Tuban, jika terdapat 1 nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dan setelah ditelusuri kembali satu persatu jumlah KPM, yang tidak menerima ternyata sebanyak 200 KPM.
Persoalan kedua, informasi yang didapat dari pihak BNI juga membawa kembali kartu para KPM karena data yang diterima tidak sesuai dengan yang di lapangan.
"Misalnya saja pada tahun 2016 masyarakat yang tercatat sebagai masyarakat miskin, namun setelah 2020 ternyata sudah menjadi orang mampu," tambahnya.
Poin ketiga, program BPNT dari tahun 2018 - 2020 di Tuban, ada sebanyak 250 KPM tidak menerima KKS atau bantuan (data pelunasan PKH).
Kemudian Poin keempat, banyak pendamping BPNT yang tidak memberikan informasi dengan benar kepada para KPM, sehingga penyaluran BPNT tidak tepat sasaran dan rawan penyimpangan.
Baca Juga: Adu Banteng 2 Sepeda Motor di Tuban: 1 Orang Tewas, Salah Satunya Masih di Bawah Umur
Poin kelima, berdasarkan temuan lapangan di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu terdapat penemuan daging busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi tetapi diberikan kepada KPM.
"Tindakan ini sangat bahaya dan tidak manusiawi," tuturnya.
Lebih lanjut, dari sekian permasalahan yang diterangkan, sehingga PC. PMII Tuban meminta enam tuntutan diantaranya, Stop kerjasama dengan mafia BPNT, Kembalikan hak-hak KPM yang merugi karena pemakaian harga dan timbangan, Hindari proses kapitalisasi dan monopoli program BPNT.
Berikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan kualitas bahan pangan ketika bertransaksi di E-warung. Tindak tegas proses monopoli yang dilakukan agen dan supplier.
Serta tindak tegas pendamping BPNT yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengawasi jumlah keseluruhan bantuan, tetapi juga mengawal dan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh KPM yang benar - benar miskin dan tepat sasaran.
Baca Juga: Korban Gempa di Bawean dan Tuban Terima Bantuan
"Kalau tidak ada perubahan atau aksi nyata dari Dinsos PPPA, kami akan kembali satu minggu lagi dengan membawa masa lebih banyak lagi," tandasnya.
Dimomen yang sama, Plt Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono saat didepan mahasiswa mengakui, mulai bulan Januari sejak ia menjabat menjadi PLT Dinsos, memang ada beberapa temuan masalah terkait dengan kualitas komoditas BPNT.
Lebih lanjut, ia juga menerangkan jika pihaknya telah melakukan beberapa evaluasi terhadap persoalan tersebut. Selain itu, disampaikan juga jika pihaknya akan menindak tegas jika ada temuan atau penyelewengan atas BPNT baik mengenai kualitas maupub penyaluranya.
"Kami akan menjalankan skema terkait dengan mekanisme penyaluran ini, kami akan mengakomodir apa yang sudah disiapkan temen-temen PMII, dan menjadi saran serta masukan," tandasnya.
Editor : Mariana Setiawati
