UMP 2022 Naik Sedikit, Dewan Minta Semua Maklum

AH Thony saat ditemui wartawan, kemarin.

SURABAYAPAGI.COM,  Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah  menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 1.891.567 atau naik Rp 22.790 (1,22 persen) dari UMP tahun sebelumnya Rp 1.868.777. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp22,8 ribu atau 1,22 persen dibanding UMP tahun 2021.

Menanggapi kenaikan UMP ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony mengatakan bahwa penetapan UMP tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Pastinya telah menimbang berdasarkan situasi yang berkembang.

“Kita senang kalau upah buruh itu naik, dan itu mimpi kita semua. Semua pihak tentu tahu, seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur berperang melawan Pandemi hampir 2 tahun, maka tentu semua pihak sangat paham, bahwa di semua lini terkena imbasnya. Dan, banyak perusahaan merugi, banyak perusahaan yang mati, bahkan gulung tikar,” ungkapnya Selasa, (23/11).

Thony tak menampik fakta perusahaan-perusahaan yang saat ini masih ada, bisa dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu memiliki ‘daya tahan’ yang luar biasa.

“Andaikata mereka tutup maka karyawannya sudah tidak bisa bekerja. Kalau sekarang masih ada perusahaan yang buka dan masih kita dorong bersama-sama untuk bangkit, kemudian sekarang dihadapkan pada persoalan buruh meminta kenaikan UMP,” jelasnya.

Thoni mengungkapkan, bukannya mau mengabaikan kepentingan buruh. Tapi ketika tuntutan buruh itu harus dipenuhi, hal tersebut akan sangat membebani para pengusaha, dimana saat ini sedang didorong untuk kembali pulih seperti sebelum Pandemi.

“Kami ini tidak mengabaikan kepentingan buruh, tapi kami melihat secara berimbang, antara buruh dan pengusaha,” katanya.

Oleh karena itu Thony meminta beberapa pihak harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya, adanya kebiasaan di kelompok dalam setiap tahunnya ada kenaikan upah.

“Kita bisa mengurangi sebuah tradisi yang sering kali nampak dalam setiap tahun selalu ada tuntutan kenaikan upah,” ujarnya.

Thoni menyebutkan ada perbandingan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah ada Pandemi. “Di Surabaya itu pertumbuhan sebelum covid 5,2 persen. Setelah covid mines 4,8 persen, hampir 10 persen. Ini bukan angka yang main-main,” tukasnya.

Thoni melanjutkan, kalau melihat penurunan 4,8 persen, saat ini masih ada perusahaan yang bisa buka, ini luar biasa. “Itu artinya sekarang buruh yang bisa bekerja, itu juga luar biasa,” jelasnya.

Thoni mengaku memiliki fakta, dimana para pekerja sangat berharap perusahaannya tidak tutup. “Saya mendengarkan sendiri. Seperti di Jalan Sudirman, mereka tetap bekerja, asal tidak tutup,” jelasnya.

Oleh karena itu, jelang penetapan UMK Surabaya, Thoni berharap, semua pihak menyadari kondisi ekonomi pasca pandemi yang mengalami penurunan, dimana dampaknya juga akan memperngaruhi penetapan UMP dan UMK.

“Nah sekarang ini kan masa recovery sedang dilakukan, antara buruh dan pengusaha bisa saling mengerti. Supaya apa? Supaya stabilitas ekonomi masih bisa dikendalikan,” ulasnya.

Kalau tidak ada saling mengerti antara buruh dan pengusaha, dimana para buruh hanya berpikir satu arah begitu juga Pemerintah, maka Thony khawatir banyak perusahaan yang akan menarik diri dari dunia usaha.

“Karena kalau terjadi sebuah tuntutan harus naik, harus naik, harus naik. Kami bisa memahami, dipastikan akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk menghentikan buruh,” ulasnya.

Jadi, lanjut Thony, inpact dari tuntutan buruh yang tidak bisa membangun rasa saling pengertian dengan kondisi saat ini, maka akan banyak buruh yang berhenti bekerja. “Jadi akan terjadi PHK massal, karena mereka (pengusaha) tidak memiliki kemampuan untuk menggaji,” ulasnya.

Thony mengungkapkan, beberapa hari ini dirinya sudah berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di Pemkot.

“Saya sudah berkoordinasi dalam forpimda, kita sudah ngobrol-ngobrol walaupun itu sifatnya informal. Bahkan kita ini pernah pemohon dengan hormat kepada pengusaha agar tidak tutup. Tapi faktanya bagi yang tidak mampu bertahan mereka terpaksa tutup,” jelasnya.

Untuk itu ia meminta Pemkot perlu memfasilitasi data tentang struktur kondisi perekonomian terkini, dan disajikan secara transparan. “Biarkan masyarakat mengerti, buruh mengerti,  sehingga nanti akan ada solusi. Solusinya nanti solusi teposeliro, sebagai jalan Tengah,” pungkasnya. Alq