Untuk Vaksinasi Covid-19 , APBD Jatim Bakal Refocusing Rp1,2 Triliun

Pemprov dan DPRD Jatim  akan kembali melakukan refocusing anggaran untuk vaksinasi Covid-19 di Jatim yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp.1,2 triliun. SP/KOMINFO JATIM

SURABAYAPAGI, Surabaya – Refocusing anggaran untuk vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) bakal kembali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,2 triliun.

Permintaan ini sesuai instruksi Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

"Refocusing anggaran tahun 2021 ini mengacu PMK dan Dirjen Otda Kemendagri terkait dengan vaksinasi Covid-19 di Jatim butuh sekitar 1,2 triliun," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (24/3/2021)

Sadad mengatakan, Pemprov Jatim sudah melaporkan ke DPRD Jatim melalui Plh Sekdaprov di DPRD Jatim pada, Selasa (23/3/2021) sore melalui Rapim bahwa akan melakukan recofusing pada APBD 2021.

Menurut Politisi asal Fraksi Partai Gerindra itu mengakui jika intruksi dari pemerintah pusat itu muncul setelah APBD Jatim 2021 disahkan. Artinya, DPRD dan Pemprov Jatim harus membicarakan formula yang terbaik terkait pos-pos anggaran mana saja yang akan direfocusing.

"Refocusing itu tidak harus mengikuti penjadwalan pembahasan APBD atau harus menunggu perubahan APBD, tapi bisa setiap saat. Jadi kami ingin refocusing itu diarahkan seseuai dengan ketentuan yang ada," harap Sadad

Sadad yang juga  Plt Kedua DPD Partai Gerindra Jatim, juga belum berani berwacana untuk mengusulkan supaya kran vaksinasi mandiri dibuka, sehingga bisa mengurangi beban anggaran pemerintah. "Kita belum sampai bicara ke arah itu, sebab masih fokus mencari Rp 1,2 triliun itu dari mana,"pungkas Sadad politisi asal Pasuruan.

Sekedar diketahui, vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia itu dibagi dalam empat tahap. Pertama untuk tenaga medis, kedua untuk pelayanan publik dan lansia yang dijadwal hingga akhir April, ketiga masyarakat di daerah kasus tinggi, dan keempat untuk masyarakat umum.km/cr3/an