_26.JPG)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong data base warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu di kota ini harus termanajemen dengan baik. Terutama akurasi data dengan terus meng-update data terkini. Pantauan warga MBR harus dilakukan berkala.
Bisa tiga bulanan atau kurun waktu tertentu. Apakah mereka tetap dalam posisi berpenghasilan rendah atau sudah meningkat dan naik kelas. Harus ada sistem yang menjamin update data MBR. Jangan sampai ada warga punya mobil dapat Bansos.
Baca Juga: Atasi Banjir dari Saluran Air di Seluruh Kampung
"Digitalisasi data MBR tak bisa ditawar lagi. Harus ada Program pendataan khusus atau aplikasi yang menjangkau dan meng-update warga MBR. Semua intervensi Pemerintah termasuk Bansos harus mengacu pada data ini," kata perempuan aktif ini.
Laila menyebut bahwa Bansos yang tidak tepat sasaran menjadi semacam "menu wajib" dalam reses. Warga pun tidak segan meminta anggota DPRD sebagai penyambung lidah warga untuk mengatasi persoalan klasik itu.
Wakil Ketua DPRD ini mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah berusaha mengatasinya. Pemkot juga sudah melakukan pemutakhiran data MBR. Namun yang paling penting adalah petugas yang harus Turun ke lapangan.
Ada proses menuju akurasi data. Mulai petugas yang turun langsung, mengecek kondisi riil, mensurvei, melakukan wawancara, dan meng-cross check. Tentu Petugas ini tidak bisa berjalan sendiri.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony Ajak Warga Budayakan Tidak Buang Sampah di Saluran Air
Petugas Pemkot, bisa dari Dinsos, staf kecamatan atau kelurahan harus wajib turun. Caranya dengan melibatkan RT dan RW sebentar. Hanya Pak RT atau minimal RW lah yang paling dekat dengan lokasi sehingga kondisi terkini warganya tahu.
Ketua RT Rungkut Tengah Eko Nikanto menuturkan bahwa dirinya setuju jika dilakukan pemutakhiran data dengan melibatkan RT. "Saya juga berharap demikian. Warga juga tidak bisa protes karena sudah akurat datanya. Lebih baik jika ada aplikasi yang mudah bagi kami membantu pemutakhiran data," katanya.
Sebaiknya warga yang sudah naik kelas menurut Eko juga mengembalikan dan menyerahkan kepada warga yang berhak. Eko menyebut bahwa ada warganya yang mengembalikan Bansos karena merasa tidak berhak. Namun warga ini sendiri yang memilih mengalihkan Bansos ke warga lain.
Baca Juga: Halal Bihalal Hari Pertama Masuk Kerja, DPRD Surabaya Optimalkan Kinerja
Selain masalah Bansos, warga di Rungkut Tengah juga curhat mengeluhkan fasilitas umum yang perlu ditingkatkan. Termasuk bagaimana mempercepat perbaikan paving. Termasuk saluran air menjelang musim penghujan.
Laila pun akan memperjuangkan dan merealisasikan impian warga kepada Dinas terkait. Baik akurasi penyaluran Bansos maupun permintaan perbaikan fasilitas umum kampung. Alq
Editor : Moch Ilham
