.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7.554,25 triliun per 30 November 2022. Angka tersebut meningkat dibanding bulan sebelumnya yakni sebesar Rp7.496,7 triliun.
Kendati demikian, menurut Sri Mulyani, komposisi utang Indonesia per November terhadap produk domestik bruto (PDB) diklaim masih aman. Pasalnya rasio utang terhadap PDB sebesar 38,65 persen.
Baca Juga: Indikator Pembangunan APBN 2024 Bertambah Satu Kategori
"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," kata Sri Mulyani dalam publikasi final APBN KITA edisi Desember 2022, dikutip Kamis (29/12/2022).
Adapun utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp6.697,83 triliun dan pinjaman sebesar Rp856,42 triliun. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,66% dari seluruh komposisi utang akhir November 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,36 persen.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sempat Terpapar ISPA, Efek Polusi Udara Tinggi di Jabodetabek
Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.
"Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Sistem Pembayaran Pajak Semudah Beli Pulsa
Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan diikuti Bank Indonesia (BI). Sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05% dan per 15 Desember 2022 mencapai 14,64%.
"Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai," pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
