Vaksin Dendritik Besutan Terawan Diduga Disingkirkan Mafia Vaksin

Sugeng Suparwoto saat memberikan pemaparan di RDP Komisi VII dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021). SP/Rmc

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dihambatnya vaksin Nusantara gagasan Dr. dr. Terawan Agus Putranto sejak digulirkan bulan Januari 2021, dinilai oleh beberapa pihak karena dugaan ketidaksukaan sindikat mafia vaksin dan mafia alat kesehatan (alkes). Apalagi, inovasi dan terobosan mantan Menteri Kesehatan RI ini sedang melakukan penelitian vaksin berbasis Sel Dendritik untuk meredam virus Covid-19.

Dugaan adanya mafia vaksin dan mafia alkes yang tidak ingin vaksin besutan dr Terawan berkembang ini diungkap Ketua Komisi VII DPR RI asal Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan tim peneliti Vaksin Nusantara dan Lembaga Biomolekular Mikrobiologi Eijkman, di Gedung DPR RI, Rabu (26/6/2021).

Berikut pernyataan lengkap Sugeng Suparwoto yang mengklaim bahwa ada dugaan mafia vaksin yang menghambat vaksin besutan karya anak bangsa:

"Yah Inovasi ini biasanya ada tantangan. Tapi yah kayak gitu jangan kaget. Tetapi masalahnya saat ini, proses ini yang melakukan adalah negara.

Bahwa memang penelitian atau riset itu selalu menemukan hambatan-hambatan tetapi memang sebagaimana juga tadi disinyalir pak Andrian Napitupulu ini agak aneh memang.

Saya melihat kita nanti betul Bu Mercy, kita akan segera atur untuk rapat lintas komisi. Kenapa karena pesan saya untuk vaksin dalam negeri dihambat terbukti dengan yang resmi saja apalagi yang tidak resmi.

Nah, Pak terawan saja dihambat. Mungkin ada lagi mafia impor barang kali. Tapi kita nggak boleh suudzon. Tetapi ada indikasi kesana (mafia vaksin, red).

Bayangkan kalau konsorsium riset inovasi Covid-19 ini juga mengalami hambatan-hambatan karena persoalan dan sebagainya. Ini khan menunjukkan ketidak seriusan. Terutama terhadap karya anak bangsa.

Dari data yang saya punya, angka ketergantungan impor ini, dan impor itu, yang selalu kita hadapi. Mungkin pak Terawan juga pernah di Departemen Kesehatan pernah mengetahui.

Tetapi, suatu ketika, kami melakukan rapat lintas komisi untuk membedah bagaimana apa sinyalemen bahwa ada mafia Alkes, misalnya. Ada satu hal waktu itu, meskipun itu bukan obat mujarab tetapi satu-satunya adalah ventilator yang notabene bisa dibuat bisa diproduksi oleh anak bangsa.

Tetapi tetap saja itu mereka (Pemerintah, red) lebih pilih kepada impor. Dan (harga) impor kalau kita compare (dengan lokal) harganya jauh sekali dengan fitur yang lengkap. Sedangkan produksi dalam negeri itu (ventilator) paling mahal harganya Rp 75 juta. Tetapi kalau impor tuh sampai Rp 200 juta dan seterusnya.

Padahal fungsinya sama. Saya juga langsung menemui kasus bahwa itu sudah diproduksi, pun harus melalui proses sedemikian rupa untuk bisa dipakai di RSUD.

Sehingga kita semua memang secara samar tuh, jangan-jangan memang ada ini mafia-mafia itu yang berkuasa. Ada Mafia impor baik alat kesehatan dan dan sekarang ini mafia vaksin. Siapa?

Yah indikasinya kayak gini. Bayangkan kalau terus-terusan, anggaran dana yang diajukan bakal luar biasa. Padahal dana merupakan faktor yang sangat penting.

Untuk itum saya mendorong dalam rapat hari ini (kemarin, red), membuat kesimpulan bahwa Komisi VII akan terus mendorong bagaimana produk-produk vaksin anak bangsa ini harus menjadi produk utama bagi penyelesaian persoalan persoalan covid-19.

Sedangkan (vaksin) impor sebagai substitusi saja. Jangan dibalik. Jadi kita harus mendorong lebih kearah sana.

Kedua, kita tidak boleh menganaktirikan siapapun itu produk karya anak bangsa, termasuk Vaksin Nusantara besutan pak Terawan ini.

Jadi saya meminta pemerintah atau negara membiayai atau apa nanti sokongan atau dukungannya. nanti dalam kesimpulan rapat ini, secara metodologi dan sebagainya, atau apa yang dibutuhkan begitu parameter-parameter yang disyaratkan oleh negara dalam hal ini BPOM dan lainnya. Jadi vaksin pak Terawan ini bisa dikaryakan dan produksi.

Ingat, negara tidak boleh menjadi alat birokrasi yang menghambat. Negara justru memfasilitasi kreativitas-kreativitas anak bangsa." ana/rmc