Vaksin di Daerah Menipis, Padahal Jokowi Bilang Stok 100 Juta Dosis

Seorang warga tengah disuntuk vaksin covid-19.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ada berapa dosis vaksin yang dimiliki Indonesia hingga saat ini? Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut stok vaksin Covid-19 kosong. Tak hanya Gubernur Jabar, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana juga menyebut hanya tinggal 3.000 dosis. Itupun hanya untuk anak-anak rentang usia 12-18 tahun. Sedangkan, Presiden Joko Widodo menyebut, stok vaksin nasional saat ini sekitar 100 juta lebih dosis vaksin.

"Vaksin dosis kedua akan datang bulan Agustus, sekarang masih kosong. Pusat baru datang bulan Agustus," ujar Ridwan Kamil, kemarin.

Sebenarnya sudah ada stok 10 juta dosis yang didapatkan dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 72 persen sudah disuntikkan kepada masyarakat. Namun, sisa 26 persen dosis vaksin kedua akan digeser untuk kebutuhan vaksin dosis pertama.

"Yang 26 persen tidak untuk dosis kedua tapi untuk memperluas wilayah vaksin. Saya instruksikan di sekolah dan vaksin keliling untuk meningkatkan persentase," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Dari sisi angka vaksinasi harian, Mantan Wali Kota Bandung ini menyebut sebetulnya Jabar sudah lebih tinggi dibanding provinsi lain. Namun, jumlah penduduk yang sangat besar membuat target tampak lebih besar. "Dari 9 juta vaksin yang dijatahkan pemerintah, Jawa Barat 74 persennya sudah selesai. Kemudian banyak yang minta vaksin lagi tapi masih kosong," ucapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya. Wali Kota Bogor itu mengatakan kendala terbesar vaksinasi di kota-kota di Indonesia adalah ketersediaan vaksin yang terbatas berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksin.

Selain itu, sosialisasi kepada orang tua pelajar yang menjadi sasaran penerima vaksin, hingga ketersediaan tenaga kesehatan sebagai vaksinator juga di antara kendala vaksinasi. "Data capaian masing-masing target pelaksanaan vaksinasi di daerah juga menjadi keluhan para wali kota anggota Apeksi," kata Bima.

Sedangkan, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui, pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah yang mulai melambat dalam beberapa terakhir ini karena terkendala proses distribusi. “Beberapa daerah terkendala dalam proses distribusi dikarenakan situasi peningkatan laju kasus,” kata Siti Nadia.

Selain itu, kurangnya stok vaksin di daerah juga disebabkan karena PT Bio Farma juga hanya mampu mengolah 3-5 juta bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi. Sedangkan untuk vaksin jadi yang sudah diterima pemerintah juga tak bisa langsung didistribusikan ke daerah karena masih memerlukan proses quality control. “Satu, produksi Bio Farma yang hanya 3-5 juta untuk mengolah menjadi vaksin jadi. Kedua, masih ada proses untuk QC (quality control) untuk vaksin jadi yang kita terima,” jelas dia.

Siti Nadia pun berjanji pemerintah akan terus mengakselerasi program vaksinasi nasional setelah laju penambahan kasus dan penularan yang sangat cepat saat ini dapat ditangani. Pemerintah juga memastikan pengamanan jalur distribusi vaksin. erk/cr2/rm