SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perbandingan volume muatan balik dan muatan berangkat program tol laut ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tidak seimbang. Saban tahun, perbandingannya tak lebih dari 70:30.
Di tahun 2020 misalnya, jumlah muatan berangkat sebanyak 13.852 teus. Sementara muatan balik hanya sekitar 4.303 teus.
Baca Juga: Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti, Jokowi Senang
"Kalau kita lihat, hanya sekitar 30% saja. Belum seimbang antara muatan berangkat dan muatan balik," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Sugeng Haryono dalam gelaran webinar Optimalisasi Angkutan Barang dengan Tol Laut, Kamis (10/6/2021).
Menurut Sugeng, sedikitnya volume muatan balik tol laut diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan distribusi komuditas unggulan ke wilayah lain.
"Itu sering terjadi, banyak kapal yang balik dalam keadaan kosong. Daerah setempat tidak mendistribusikan komuditas unggulannya," katanya
Baca Juga: Hari Kamis, Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Surabaya
Soal arus balik kapal tol laut yang kosong, sebelumnya sempat disinggung oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Arif Toha. Ia bahkan mengakui kapal tol laut yang berpangkalan di Surabaya ada beberapa yang kembalinya kosong dan tak membawa muatan sama sekali.
"Padahal, biaya pelayaran atau fright kapal tol laut diskon 50 persen jika dibandingkan dengan kapal komersial, maka akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah setempat," kata Arif Toha.
Baca Juga: Dispendik Gandeng Dispendukcapil Filter Penduduk Dadakan
Soal muatan balik logistik yang belum maksimal kata Arif, juga terjadi di hampir semua daerah. Daerah yang telah memanfaatkan dengan maksimal trayek tol laut baru Morotai, Maluku Utara.
"Kapal tol laut dimanfaatkan optimal. Muatan balik kapal tol laut disana bisa lebih besar dibanding muatan berangkat. Ini yang perlu ditiru pemerintah daerah lainnya di Indonesia," katanya. Sem
Editor : Redaksi
