Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Adanya Intervensi Pemprov Jatim

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti saat melakukan peninjauan  penyekatan di Gerbang Jembatan Suramadu. SP/Alqomar

Optimalisasi Pemantauan Covid-19 Klaster Bangkalan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejak dilakukan penyekatan dan rapid antigen pada Sabtu- Kamis di pintu jembatan Suramadu setidaknya sudah ada 13.735 pengendara yang dites rapid antigen. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 13.496 yang hasilnya negatif, dan 239 yang hasilnya positif.

Hingga saat ini penyekatan dan screening setiap pengendara yang hendak masuk ke Surabaya melalui jembatan Suramadu terus dilakukan. Upaya tersebut untuk mengantisipasi dampak meningkatkannya kasus Covid-19 di Madura. 

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai penyekatan dan screening ini sangat tepat dan efektif dalam upaya membatasi laju mobilitas masyarakat yang hendak ke Surabaya maupun kota-kota lainnya sangat tinggi.

Menurut Reni dalam dua Minggu belakang pasca Idul Fitri angka Covid-19 di Surabaya trennya menurun. Optimisme tinggi untuk menuju Surabaya zona hijau di depan mata. "kami DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya terus berupaya menekan laju Covid-19 dengan penyekatan dan ini sangat efektif,"kata Reni, Kamis (10/6).

Reni mengatakan, sejak awal hingga saat ini dirinya terus memantau penyekatan mulai dari sisi Bangkalan, Surabaya hingga di pelabuhan Ferry Ujung-Kamal. Memang dari penyekatan dan swab yang dilakukan ada temuan yang reaktif. Apalagi saat ini harapan warga Surabaya untuk membangkitkan lagi ekonomi, pembelajaran tatap muka (PTM). 

"Saya sangat berharap pemerintah provinsi Jatim juga terus memantau laju penyebaran Covid-19 termasuk juga mobilitas warga Bangkalan ini (optimalisasi penyekatan). Jangan sampai longgar prokesnya. Karena antara Surabaya dan Bangkalan ini wilayahnya tidak hanya menjadi wewenang Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan tapi juga Pemprov Jatim,"tegasnya.

Lanjut Reni, tujuan optimalisasi pemantauan dari Pemprov Jatim agar bisa membantu terutama dalam sektor sumber daya manusia (SDM) seperti nakes untuk melakukan swab. Karena nakes yang membantu swab berasal dari Pemkot. Jumlah nakes yang bertugas selama ini  mencapai 500 orang personil yang dibagi lima shift per hari. 

Dari 500 personel itu yang diterjunkan berasal dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dari 63 perwakilan puskesmas se-Surabaya, rumah sakit RSUD dr Mohamad Soewandhie serta RS Bhakti Dharma Husada (BDH). Belum lagi nakes seperti di wilayah kerja Puskesmas punya tugas berlipat ganda selama Covid-19. 

Tak hanya tugas di pos penyekatan saja tetapi di tempat kerjanya masing-masing mereka juga melakukan vaksinasi door to door ke rumah penduduk, swab di lingkungan kerjanya hingga tugas di tempat isolasi seperti di Asrama haji Sukolilo. "Jadi menurut saya SDM ini perlu dibagi-bagi antara Pemkot dan Pemprov dan tentu perlu dievaluasi,"katanya.

Oleh karena itu pengendalian masyarakat dari Bangkalan juga harus dibatasi. Terutama bagi warga yang sekiranya tidak terlalu penting untuk keluar daerahnya, kecuali bekerja dan berobat. 

"Hulunya (Bangkalan) penyekatan harus diketahui terutama pengendalian mobilitas warga. Bila perlu Pemprov juga mengundang pakar epidemiologi untuk bisa mengevaluasi mobilitas warga. Karena selama ini kalau saya pantau misal di hari pertama saja 2.600 lebih yang masuk ke Surabaya melalui Surabaya,"harapnya.

Selain itu dirinya juga mengimbau pemkot Surabaya agar tidak hanya fokus di penyekatan saja, namun di dalam kota juga perlu dipantau. Alq