SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri acara pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (1/12).
Pembukaan Road to Hakordia yang mengangkat tema “Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi” dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan.
Baca Juga: Komitmen Tekan Stunting, Pj Wali Kota Mojokerto dan Jajaran Kompak Salurkan Bantuan di Hari Otoda
Selain itu, turut hadir lima Kepala Daerah Provinsi yang termasuk dalam wilayah III Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Serta bupati/ wali kota di Jawa Timur dan sejumlah kepala lembaga dan BLUD.
Membuka rangkaian peringatan Hakordia kali ini, Firli Bahuri menyampaikan seruan ajakan kepada segenap pihak yang hadir terkait komitmen melawan praktik korupsi di Indonesia. Mengingat, kerja tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK, melainkan juga sinergi bersama.
Baca Juga: Pj Wali Kota Ali Kuncoro Komitmen Lindungi Wirausaha Rentan Melalui DBHCHT
"Kami berharap kepada gubernur, bupati, wali kota untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, termasuk juga dalam pengesahan anggaran harus dipastikan bahwa tidak terjadi intrik-intrik atau praktik korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, perang terhadap korupsi sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Misalnya apabila anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dikorupsi, maka kesejahteraan akan sulit terwujud. Hal demikian juga berlaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
"Maka, kalau kita lakukan korupsi, berarti kita telah memberikan andil dalam gagalnya mewujudkan tujuan negara," ujar sosok yang juga seorang purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia sekaligus mantan ajudan Wakil Presiden RI Boediono.
Baca Juga: Panen Padi, Buruh Tani di Mojokerto Tiba-tiba Ambruk dan Meninggal Dunia
Kedepan pihaknya berharap agar suatu saat Indonesia memiliki budaya dan peradaban anti korupsi. Terutama, dalam menyongsong bonus demografi Indonesia tahun 2045, dimana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara yang menjadi kekuatan ekonomi dunia.
"Itu tergantung pada kita. Itu harus kita kejar dan kita raih, mari semua kita tidak melakukan korupsi dan wujudkan Zero Corruption in 2045," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
