SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan ada potensi anggaran lebih dari Rp 747 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang bisa dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
Maka dari itu, pihaknya mendorong APBN maupun APBD itu agar diarahkan untuk melakukan belanja produksi dalam negeri sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga inflasi.
Baca Juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
“Kita akan menggunakan APBN dan mengarahkan APBN betul-betul untuk belanja produksi dalam negeri. Ini harus kita dorong. Tidak kurang Rp740 triliun belanja APBN dan APBD yang dapat digunakan untuk produk-produk dalam negeri,” kata Suahasil dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja di Jakarta, Senin (17/10/2022).
Wamenkeu Suahasil merinci dari anggaran Rp747 triliun itu sebesar Rp389,24 triliun di antaranya dari potensi belanja APBD, sedangkan Rp357,8 triliun sisanya dari APBN.
Ia menilai APBN memang anggaran negara yang merupakan katalis sangat penting untuk belanja produksi dalam negeri sehingga betul-betul harus dimanfaatkan sesuai dengan tugasnya.
Baca Juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
Ekonomi Indonesia sendiri saat ini berada dalam kondisi optimis karena tetap terjaga setelah pandemi COVID-19 menghantam selama 2,5 tahun.
Di sisi lain, Indonesia juga tetap waspada karena ternyata pandemi meninggalkan scarring effect terhadap perekonomian dari sisi suplai, yakni sektor produksi belum bisa cepat merespon permintaan sehingga terjadi inflasi.
Meski demikian, ekonomi Indonesia harus tetap berada dalam jalur pertumbuhan positif seperti dua kuartal awal tahun 2022, sehingga salah satu katalisnya adalah dengan mengoptimalisasi belanja produk dalam negeri.
Baca Juga: Awal Tahun 2024, Realisasi Pendapatan APBN Regional Jatim Capai Rp21,65 Triliun
“APBN sebagai anggaran negara adalah katalis yang sangat penting untuk belanja produksi dalam negeri,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengoptimalkan anggaran untuk belanja produk dalam negeri. jk
Editor : Redaksi
