SURABAYAPAGI.COM, Yogyakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan agar penyaluran anggaran penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran, bukan malah dihabiskan untuk kegiatan rapat, studi banding, dan perjalanan dinas.
Sebelumnya,ramai dibicarakan soal anggaran kemiskinan terserap untuk studi banding hingga rapat yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Prioritas Pengendalian Banjir dan Pengentasan Kemiskinan
Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa maksud dari MenpanRB tersebut adalah imbauan agar anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang cukup besar, mencapai Rp500 triliun, tersebut dapat efektif. Anggaran tidak terbuang untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
Ia pun menekankan agar kementerian dan lembaga tidak banyak-banyak mengeluarkan anggaran kemiskinan untuk biaya perjalanan, rapat, ataupun studi banding.
"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar," kata Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
"Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya," ujarnya
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Prioritaskan Kurangi Kemiskinan hingga Investasi Ekonomi
"Kan penanggulangan kemiskinan itu ada dua, yang satu perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga," terangnya.
Menurutnya, wajar apabila anggaran untuk penanggulangan kemiskinan berjumlah besar, oleh sebab itu penggunaannya harus tepat sasaran dan terintegrasi di antara kementerian/lembaga.
"Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Surveyor Gali Informasi untuk Atasi Kemiskinan
Ia pun meyakini bahwa efisiensi anggaran bisa menjadi kunci untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem nol persen dan kemiskinan tujuh persen pada 2024.
Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, angka kemiskinan per September 2022 mencapai 9,5 persen, sementara angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,06 persen.
"Sehingga pengunaan anggaran itu harus benar-benar efisien. Kalau pun misal masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran karena anggarannya sudah besar tetapi pada kinerjanya lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul," tutupnya. ygy
Editor : Redaksi
