Warga Menderita, PDIP-PKS Saling Tuding

Presiden Jokowi Tegaskan Kawasan Permukiman Penduduk di Dekat Lokasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, masuk ke dalam Kawasan Zona Air 

Baca Juga: Perbedaan Jokowi dan Muhaimin, Peringati Hari Kartini

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kawasan permukiman penduduk di dekat lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, yang jadi polemik anggota DPRD dari fraksi PDIP-PKS, dikritik Jokowi.

Saat meninjau lokasi kebakaran Minggu (5/3/2023), Jokowi menyatakan kawasan permukiman penduduk di dekat lokasi kebakaran masuk ke dalam kawasan zona air. Tapi saat ini rumah rumah penduduk mendapat IMB era Anies Baswedan, jadi Gubernur.

Pemberian IMB ini menjadi ajang saling tuding antara wakil rakyat dari Fraksi PDIP dan PKS Jakarta. Saat ini tim investigasi dari Bareskrim, Polda Metro Jaya, Pemda DKI Jakarta dan Pertamina sedang bekerja sehari setelah kebakaran yang tewaskan 17 Warga Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Presiden Joko Widodo yang meninjau lokasi terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Jokowi menegaskan kawasan permukiman penduduk di dekat lokasi kebakaran masuk ke dalam kawasan zona air.

"Tapi memang zona ini harusnya zona air, entah dibuat sungai, entah dibuat... harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barangnya di dalamnya barang-barang yang sangat bahaya. Berdekatan dengan masyarakat apalagi dengan permukiman penduduk," kata Jokowi di lokasi, Minggu (5/3/2023). Jokowi menjawab pertanyaan soal relokasi pasca kebakaran.

Audit Zona-zona Bahaya

Jokowi mengatakan pihaknya juga telah melakukan evaluasi imbas kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3). Dia menyebut kawasan permukiman penduduk yang masuk ke zona berbahaya harus diputuskan solusinya, agar kelak tidak membuat warga menderita.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali tapi harus ada solusinya," ucap Jokowi.

Dia menambahkan solusi itu bisa berupa kawasan Depo Pertamina atau penduduk di sekitar lokasi tersebut yang dipindahkan ke daerah lain.

"Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser direlokasi. Saya kira ini nanti diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang zona-zona berbahaya harus di-audit, harus dievaluasi semua karena menyangkut nyawa," tutur Jokowi.

Terjadi Pengisian Minyak Pertamax

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap awal mula kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi. Dia mengatakan kebakaran terjadi saat pengisian BBM jenis pertamax di lokasi.

Hal itu diungkap Sigit saat meninjau lokasi kebakaran di Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Sigit membeberkan sejumlah hal termasuk awal mula kebakaran terjadi.

"Jadi sementara yang bisa kita jelaskan pada saat kejadian kemarin kurang lebih jam 20.00 WIB sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamax dari Balongan diterima di Depo Plumpang," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

Saat proses pengisian BBM itu lah gangguan teknis terjadi. Gangguan itu memunculkan tekanan kuat dan lantas terjadi kebakaran.

"Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebih. Setelah itu, didapati peristiwa terbakar," ujar mantan Kapolda Banten tersebut

Kapolri menjelaskan tim gabungan Polri masih mendalami sumber api yang memicu kebakaran. Jajaran Polri. "Kita lakukan investigasi, kumpulkan saksi hingga rekaman kamera pengawasan di Depo Pertamina Plumpang.

Tentunya untuk mencari tahu sumber apinya dari mana ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim," ucap Listyo Sigit. Termasuk saksi-saksi, kemudian CCTV.

Terlalu Dekat Dengan Permukiman

Sigit menilai Depo Pertamina Plumpang terlalu dekat dengan permukiman warga. Sigit mengatakan seharusnya objek vital dibuat berjarak dengan permukiman warga.

Baca Juga: Kandang Ayam Ludes Terbakar, Rugi Ratusan Juta Rupiah

"Ya tentu ada aturannya, cuma memang karena kita lihat di sini juga objek vitalnya strategis, tadi saya lihat juga permukiman masyarakat juga sangat dekat, tentunya idealnya ada jarak," kata Sigit di RPTRA Rasela, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). "Secara asesmen tentunya lebih ideal kalau ada jarak," sambungnya.

Kapolri Sigit mengatakan seharusnya Depo Pertamina Plumpang, yang merupakan objek vital, dapat dijaga dari risiko terjadinya masalah antara lain dengan dijauhkan dari tempat tinggal warga.

"Tentunya terkait dengan objek vital nasional, apalagi Plumpang merupakan salah satu proyek vital yang strategis, yang tentunya harus dijaga dari risiko-risiko terjadinya permasalahan, salah satunya misalkan terjadi kebakaran," ujarnya.

"Oleh karena itu, tentunya perlu ada asesmen dan tentu juga bersama antara pemda, Depo Plumpang sebagai objek vital ada satu solusi bersama, sehingga saat terjadi masalah-masalah objek vital ini betul-betul dijaga dan juga tidak terdampak kepada masyarakat di sekitarnya," imbuhnya.

Pembelaan PKS pada Anies

Sejak Sabtu, PDIP DKI Jakarta mengungkit Izin Mendirikan Banguan (IMB) era Anies Baswedan terkait permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Beda dengan anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Azis yakin status tanah yang dikeluarkan IMB oleh Anies sudah jelas.

"Seorang gubernur nggak serta merta bisa mengeluarkan IMB tanpa ada nya penelusuran dari sisi hukum, dari sisi sejarah tanahnya dan sebagainya. Dan saya yakin sekali kalau Pak Anies mengeluarkan IMB ya memang tanah itu statusnya jelas. Adapun yang selama ini di luar itu kan masalah kebijakan masalah safety safety-nya," kata Abdul Azis kepada wartawan, Sabtu (4/3/2023).

"Tapi kalau sudah keluarkan IMB dan sudah bisa dibangun, saya kira ya memang itu kawasan pemukiman yang sudah fix, sudah resmi yang sudah ditelusuri asal-usulnya," lanjutnya.

Abdul Azis mempertanyakan mengapa Pertamina tidak bertindak jika lahan yang diterbitkan IMB itu berada di buffer zone atau daerah penyangga depo.

"Problem kota kan apabila dari awal kalau menang tanah itu buffer zone, seharusnya Pertamina menjaganya, jangan sampai dihuni oleh orang. Tapi kalau sudah dibiarkan, ini kan sudah dari tahun 70 depo itu kan terus apa yang sudah dilakukan Pertamina untuk mengatur buffer zone itu. Kita juga nggak bisa, penduduk yang sudah banyak di situ turun temurun di situ, kalau nggak punya IMB kan malah mereka membangun sembarangan tanpa ada tata kota. Dengan IMB justru diatur. Saya kira diterbitkan IMB justru untuk mengatur agar tidak menjadi kawasan kumuh yang crowded dan di IMB ini ada aturannya," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Uber China Rampungkan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

PDIP Ungkit IMB Anies

Berbeda dengan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak. Ia mengungkit IMB era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Dia menyebut tidak boleh ada pemukiman dalam jarak tertentu dari depo.

"Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/3/2023).

Seharusnya, menurut Gilbert, warga sekitar Depo Pertamina Plumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun, berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakut, pada tahun 2021.

"Saat ini dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari," ujar Kepala Badiklatda PDIP DKI itu.

IMB Janji Kampanye Anies

IMB yang dikeluarkan era Anies, kata Gilbert, untuk memenuhi janji kampanye Anies saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Sementara di sisi lain IMB dinilai menabrak aturan.

"Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang," ucap Gilbert.

Sampai hari Minggu, jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang bertambah menjadi 19 orang. Hal ini berdasarkan data yang tercatat di Koramil 01 Koja. Begini daftarnya.

Penanggung Jawab Piket Koramil 01 Koja, Serda Warno mengatakan untuk korban luka-luka ada sebanyak 49 orang. Sedangkan untuk korban yang masih hilang tercatat 3 orang.

"Jadi korban yang meninggal itu semalam 15, lalu bertambah jadi 17, lalu jenazah yang ditemukan hari ini jumlahnya 19. Luka-luka 49 kemudian yang hilang ada 3 orang, sekarang masih pendataan," kawa Warno di TKP kebakaran, Sabtu. n jk/erc/cr3/rmc

Editor : Moch Ilham