SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejumlah warga Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membangun salah satu gedung eks lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, Kota Pahlawan, Jatim, menjadi gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata warga Sawahan, Setyo Nugroho yang disampaikan kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Jalan Banyuurip Surabaya, kemarin.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri yang memakai zonasi. Untuk itu, lanjut dia, melalui Ketua Fraksi Golkar, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, pihaknya sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada SMP Negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu maupun Benowo.
"Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah Negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," kata dia.
Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menegaskan, dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun konsolidasi mesin partai dan tahun kolaborasi mesin partai dengan masyarakat.
"Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar dimanapun berada, untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," ujar dia.
Apalagi, lanjut dia, hakikat kerja politik adalah kerja kerja kemanusiaan, sehingga apa yang persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Dalam kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu tersebut, kata Arif, banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar eks lokalisasi Dolly salah satunya adalah harapan warga sekitar agar eks gedung lokalilasi Dolly dibangun gedung SLTP Negeri agar warga Putat Jaya tidak terdiskriminasi kebijakan zonasi sekolah.
"Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam memgemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujar dia.
Baca Juga: Dispendik Gandeng Dispendukcapil Filter Penduduk Dadakan
Dimulai
Sementara itu, PPDB SMP Negeri di Surabaya tengah berlangsung. Kini proses PPDB SMP tengah dilakukan validasi data yang dimulai 17 Mei hingga 2 Juni 2022 mendatang.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
PPDB SMP Negeri dibagi menjadi 5 Jalur. Yakni Jalur Afirmasi Inklusi dan Mitra Warga, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Prestasi Rapor, Jalur Prestasi Lomba, dan Jalur Zonasi.
Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Afirmasi kategori Mitra Warga (MBR) bagi jenjang SMP paling sedikit 15 persen, jalur zonasi paling sedikit 50 persen, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5 persen. Sisa kuota dari jalur pendaftaran tersebut akan dibuka untuk jalur prestasi bagi jenjang SMP.
Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, para orang tua bisa melihat informasi PPDB di website ppdbsurabaya.net.
"Semua sudah ada ketentuan, sub rayon terus tata cara dan lain-lainya sudah ada semua. Harapan kami supaya warga mempelajari mumpung masih jauh hari. Kalau nanti ada pemahaman yang pas bisa konsultasi ke sekolah," kata Yusuf. alq
Editor : Moch Ilham
