SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap dugaan ada 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Nurhadi mengaku
pernah melaporkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.
Baca juga: MBG atau Lapangan Kerja? Ikan atau Pancing
"Seperti yang pernah saya laporkan ke bapak, bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif," kata Nurhadi, dikutip Jumat (19/9/2025).
"Artinya ternyata di lapangan seperti itu, dan itu belum masalah-masalah lagi yang lain seperti keracunan yang masih sering terjadi," sambungnya.
Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Nurhadi mengatakan temuan ini menandakan terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN. Menurutnya, usai oknum tersebut mengunci titik-titik, kemudian titik itu dijual kepada investor.
"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor," paparnya.
Nurhadi menilai temuan tersebut tak bisa dipandang remeh. Sebab, dia mengatakan program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.
Baca juga: Menteri Bappenas, Tegaskan MBG Lebih Mendesak Ketimbang Pekerjaan
"Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," tegasnya.
"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," lanjutnya.
Nurhadi menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Nurhadi pun mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG, namun sudah tercatat.
"Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari," ujarnya.
Baca juga: Belum Kantongi SLHS, 105 Dapur MBG di Pamekasan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Sampel
"Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan 'konglomerasi yayasan' oleh lembaga pemantau independen," sambung Nurhadi.
Selain itu, Nurhadi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan. Menurutnya, jika terbukti ada penyimpangan, maka wajib ditindak tegas.
"Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia," ucap Nurhadi. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham