SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka mengembalikan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan sebanyak 1.360 rukun warga (RW).
"Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (20/09/2026).
Baca juga: Target Kinerja Belum Tercapai, Eri Cahyadi Ganti 13 Kepala Dinas Surabaya Berdasarkan Hasil Evaluasi
Dalam kesempatan itu dirinya menceritakan kilas balik sejarah saat Presiden Soekarno bertemu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito pada 1961. Menurutnya, Surabaya bisa maju bukan karena wali kota melainkan karena warga, ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong.
"Kala itu, Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan pernah terpecah belah meski ditinggalkan para pemimpinnya, sebab bangsa ini diikat oleh Pancasila. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Baca juga: Penuhi Kebutuhan Bapok, Pemkot Surabaya Gencarkan GPM di Tengah Kemarau Panjang
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini, menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup empat indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antarwarga, dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat.
“Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” katanya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Fungsikan 2.036 Posyandu Jadi Pusat Pelayanan Terintegrasi
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya juga menerjunkan perangkat daerah (PD) atau dinas sebagai pengampu di tiap-tiap wilayah. Sehingga, dengan adanya Kampung Pancasila maka pendataan penerima bantuan sosial di Kota Surabaya tidak lagi bergantung pada sistem desil administrasi.
"Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW," katanya. sb-03/dsy
Editor : Redaksi