SURABAYAPAGI.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai angka PHK yang sebenarnya dapat lebih besar dibandingkan data yang tercatat. Ia mengatakan data yang dimiliki organisasinya hingga akhir Agustus berada di kisaran 41.200 pekerja. "Kalau soal data PHK ya, kami data PHK-nya kalau sampai Agustus ya, akhir Agustus itu memang lebih sedikit. Yaitu sekitar 41.200-an kalau nggak salah," kata Ristadi.
Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan angka PHK sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut lonjakan PHK tidak semata-mata disebabkan melemahnya daya beli.
Baca juga: Penasihat Khusus Presiden Ungkap Sebut PHK Capai 43.805 orang
Menurut Said, setidaknya terdapat empat faktor yang mendorong PHK. Pertama, salah satu penyebab besarnya adalah berkurangnya pesanan dari pembeli atau buyer internasional akibat kondisi global yang kurang baik.
"Beberapa perusahaan yang saya datang itu penyebab daripada PHK karena si buyer yang memberi pekerjaan ke perusahaan tekstil, itu menghentikan ordernya. Karena apa? Karena situasi global yang kurang baik," kata Said saat dihubungi detikcom, Sabtu (26/9/2026).
"Ada perang, kemudian permintaan di pasar internasional menurun, dan juga daya beli masyarakat internasional menurun. Kalau penyebab seperti ini, yaitu menurunnya daya beli internasional dan adanya perang, kan nggak bisa dihindari. Karena order itu berasal dari internasional," sambung dia.
Kondisi tersebut terutama dirasakan industri garmen, tekstil, dan alas kaki yang memproduksi barang untuk merek-merek global. PHK banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian sebagian di Banten.
Faktor kedua, yang menekan perusahaan adalah kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga energi dan bahan baku. Pelemahan rupiah juga menjadi tekanan bagi industri yang masih menggunakan bahan baku impor.
Perusahaan harus membeli bahan baku menggunakan dolar AS, sementara sebagian produknya dijual dalam rupiah di pasar domestik. Kondisi ini membuat ongkos produksi naik sehingga berujung pada efisiensi.
Baca juga: Jatim Kontribusi PHK Karyawan Terbanyak ke 2 Setelah Jabar
"Jadi begitu mereka beli pakai dolar, menjualnya pakai rupiah untuk pasar domestik. Itu memukul juga. Akhirnya cost produksi naik, cost produksi naik, kost produksi naik, maka mereka melakukan efisiensi," jelasnya.
Faktor ketiga adalah melemahnya daya beli masyarakat di dalam negeri yang terjadi bersamaan dengan masuknya produk impor, terutama dari China. Menurut Said, kondisi tersebut membuat produk dalam negeri semakin tertekan karena konsumen cenderung memilih barang dengan harga lebih murah.
"Akhirnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pasarnya untuk domestik kepukul. Akhirnya melakukan efisiensi PHK. Itulah faktor-faktor PHK," ujarnya.
PHK Kisaran 41.200 Pekerja
Baca juga: 2.332 Sudah Kena PHK, 4.400 Terancam Menyusul, Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemprov Bertindak
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai angka PHK yang sebenarnya dapat lebih besar dibandingkan data yang tercatat. Ia mengatakan data yang dimiliki organisasinya hingga akhir Agustus berada di kisaran 41.200 pekerja. "Kalau soal data PHK ya, kami data PHK-nya kalau sampai Agustus ya, akhir Agustus itu memang lebih sedikit. Yaitu sekitar 41.200-an kalau nggak salah," kata Ristadi.
Menurutnya, angka tersebut lebih rendah karena jangkauan pendataan serikat pekerja terbatas pada perusahaan anggota dan sebagian kecil perusahaan nonanggota. Sementara Kemenaker memiliki jangkauan pendataan lebih luas hingga kabupaten/kota.
Ristadi mengatakan penyebab PHK yang banyak ditemukan tidak jauh berbeda, yakni penurunan pesanan dan semakin ketatnya persaingan dengan produk impor. Ia secara khusus menyoroti produk asal China yang memiliki harga lebih murah.
"Penyebab utamanya, sepanjang yang kami ketahui dari data yang masuk kami itu, terutama karena menurunnya order pesanan atau kemudian produk yang dibikin itu kurang laku karena kalah dengan barang dari luar itu, terutama dari China," katanya. ec/he
Editor : Redaksi