SURABAYAPAGI.com - Bolivia mendapat akses pendanaan hingga SDR 1,369 miliar (US$ 1,9 miliar) atau sekitar Rp 33,98 triliun (asumsi kurs Rp 17.888). Dengan persetujuan tersebut, pemerintah Bolivia bisa langsung mencairkan dana sekitar US$ 214 juta atau sekitar Rp 3,82 triliun. Sementara itu, pencairan dana berikutnya akan dilakukan secara bertahap selama program berjalan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Program tersebut diberikan IMF untuk membantu Bolivia memulihkan stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, dan menambah kembali cadangan devisa. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko fiskal dan eksternal, memperkuat ketahanan sektor keuangan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan sektor swasta.
Baca juga: IMF Akui Guncangan Ekonomi Global, Akibatkan Tingkat Utang Meningkat
Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menekan utang pemerintah secara bertahap, sekaligus melindungi masyarakat rentan. Pemerintah juga akan membuat nilai tukar lebih fleksibel, memperkuat kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan, serta memperbaiki tata kelola dan transparansi.
Baca juga: Diplomasi Kedelai Xi Jinping
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendorong investasi swasta, dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Dukungan dari IMF juga diharapkan dapat menarik tambahan pendanaan dari lembaga keuangan internasional lainnya.
"Pihak berwenang Bolivia telah mengambil tindakan signifikan selama setahun terakhir untuk mengatasi ketidakseimbangan makroekonomi yang telah berlangsung lama," kata Anggota Dewan Eksekutif sekaligus Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, dikutip dari laman resmi IMF, Minggu (4/10/2026).
Baca juga: IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Sri Mulyani Masih Optimistis
Ia menjelaskan, keberlanjutan fiskal menjadi landasan utama program EFF yang bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada rumah tangga yang rentan. Upaya fiskal yang dilakukan pada tahap awal mencakup penghapusan bertahap subsidi bahan bakar minyak (BBM). afp
Editor : Redaksi