SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan TNI Angkatan Laut menghadirkan beragam pelayanan publik dan bantuan sosial melalui program Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur di kawasan Pantai Slopeng, Sumenep, pada 13–14 Oktober 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim meninjau langsung sejumlah layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal, pelayanan administrasi kependudukan, hingga bantuan untuk pelaku usaha, petani, dan nelayan.
Baca juga: Bupati Sumenep : Kepastian Hukum Penyusunan RDTR Dukung Pembangunan Daerah
Program tersebut menjadi upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga di berbagai sektor.
Di bidang ekonomi, bantuan yang disalurkan meliputi zakat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani, serta alat tangkap bagi nelayan. Pemprov Jatim juga menghadirkan program KIP Jawara untuk perempuan kepala keluarga.
Khofifah menegaskan, pembangunan masyarakat perlu dilakukan secara terpadu melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Baca juga: Tabligh Akbar Peringati Haul Ulama, Wabup Sumenep Tekankan Keteladanan dan Persatuan Umat
“Pendekatan kita adalah pendekatan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index Approach,” kata Khofifah.
Selain layanan kesehatan umum, masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan gigi dan mulut yang didukung tenaga medis dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) bersama TNI Angkatan Laut. Panitia juga menyediakan khitanan massal dengan kuota 200 anak.
Untuk mendukung pendidikan, mobil perpustakaan keliling dihadirkan guna meningkatkan minat baca anak-anak. Pemprov Jatim juga merencanakan penyaluran beasiswa afirmasi di SMA Kalianget.
Baca juga: Madura Night Vaganza 2026 Jadi Etalase Program dan Inovasi Pembangunan Sumenep
Sementara itu, layanan sosial mencakup bantuan bagi penyandang disabilitas berat dan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi warga lanjut usia. Masyarakat juga memperoleh akses layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Disdukcapil Sumenep.
Melalui kegiatan lintas sektor tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, sekaligus merasakan manfaat program kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi secara langsung. rah
Editor : Redaksi