SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Komisi E DPRD Jawa Timur menilai komposisi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 belum fokus pada peningkatan peluangan lapangan kerja. Dari total usulan anggaran sebesar Rp249,3 miliar, sebanyak 67,44 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Sementara itu, belanja operasi yang digunakan untuk menjalankan berbagai program hanya mendapat porsi 32,56 persen.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, menyebut belanja pegawai Disnakertrans mencapai Rp168,14 miliar. Adapun belanja operasi program sebesar Rp81,15 miliar. Menurutnya, komposisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat relatif terbatas dibandingkan belanja pegawai.
Baca juga: Ayo Nonton Wayang Kulit di Depan Gedung DPRD Jatim, Lakon Wahyu Jitabsara
"Komposisi anggaran ini perlu menjadi perhatian. Sebab, belanja pegawai masih mendominasi, sementara ruang anggaran untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat relatif terbatas," ujarnya dalam laporan Komisi E terhadap RAPBD Jatim Tahun Anggaran 2027.
Dari total belanja operasi, pendanaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44,91 miliar atau 55,34 persen. Sedangkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menyumbang Rp36,24 miliar atau 44,66 persen.
Hikmah menilai, besaran anggaran tersebut harus mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Meski indikator pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan, jumlah penduduk yang belum terserap pasar kerja masih cukup besar. Sehingga saat ini yang paling diperlukan adalah menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
Berdasarkan data Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tercatat sebesar 3,88 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Angka tersebut juga terus menurun dari 4,88 persen pada 2023 dan 4,19 persen pada 2024.
"Trennya memang positif. Namun, secara jumlah absolut masih ada sekitar 0,96 juta orang yang menganggur. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui program ketenagakerjaan yang efektif," jelas politisi PKB tersebut.
Salah satu program yang menjadi perhatian Komisi E adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini memperoleh alokasi Rp45,74 miliar atau sekitar 56,37 persen dari total belanja operasi Disnakertrans.
Di dalamnya terdapat program prioritas pelatihan dengan anggaran Rp33,89 miliar yang ditargetkan menjangkau 5.248 orang melalui 328 paket pelatihan. Dengan alokasi tersebut, rata-rata biaya pelatihan mencapai sekitar Rp6,4 juta per peserta.
Hikmah menegaskan, besarnya anggaran pelatihan harus diikuti pengukuran hasil yang jelas. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah peserta maupun paket pelatihan yang terlaksana, tetapi juga harus dilihat dari kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri dan dampaknya terhadap peluang kerja.
Karena itu, Komisi E meminta Disnakertrans melakukan evaluasi berdasarkan prinsip value for money, analisis biaya dan manfaat (cost-benefit), serta capaian hasil atau outcome pelatihan. Salah satu indikator yang perlu diukur adalah persentase lulusan pelatihan yang berhasil terserap ke dunia kerja.
"Pelatihan harus memiliki dampak nyata. Perlu diketahui berapa persen peserta yang setelah mengikuti pelatihan kemudian bekerja, berwirausaha, atau memperoleh peningkatan produktivitas," tegasnya.
Baca juga: DPRD Jatim Soroti Kasus Pertalite Tak Dijual saat Stok Masih Ada di Blitar
Komisi E juga menyoroti alokasi program Millenium Job Center yang hanya sebesar Rp265 juta dengan target layanan 70 orang. Hikmah meminta agar anggaran tersebut dicermati kembali sehingga sebanding dengan kebutuhan layanan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
Selain itu, alokasi revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pada sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) juga menjadi perhatian. Dalam dokumen anggaran, program tersebut tercatat sebesar Rp2,26 miliar. Namun, distribusi anggaran antarkantor UPT dinilai masih perlu dijelaskan, terutama dengan adanya perbedaan alokasi.
Menurut Komisi E, pembagian anggaran revitalisasi BLK perlu didasarkan pada kebutuhan fasilitas, kapasitas pelatihan, serta jumlah peserta yang dilayani masing-masing UPT.
Persoalan lain yang ditemukan Hikmah adalah ketidaksesuaian angka dalam dokumen anggaran Disnakertrans. Pada halaman 6, total anggaran UPT BLK tertulis sebesar Rp296,39 miliar. Padahal, berdasarkan penjumlahan rincian anggaran secara vertikal, nilainya hanya sekitar Rp6,39 miliar.
Nominal yang tercantum tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total usulan anggaran Disnakertrans Jatim yang mencapai Rp249,3 miliar.
Hikmah menilai ketelitian dalam penyusunan dokumen anggaran merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pembahasan sekaligus menyulitkan evaluasi program.
Baca juga: DPRD Jatim minta Polisi Perketat Kawasan Pemukiman Cegah Peredaran Narkoba
"Kesalahan fatal seperti ini tidak boleh terulang dalam dokumen resmi RKA. Seluruh angka harus dipastikan konsisten dan sudah melalui proses verifikasi sebelum disampaikan dalam pembahasan anggaran," ujarnya.
Komisi E turut mencermati alokasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang hanya sebesar Rp338,29 juta atau sekitar 0,42 persen dari belanja operasi. Hikmah meminta Disnakertrans menjelaskan arah kebijakan serta target program transmigrasi ke depan.
Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah urusan transmigrasi masih menjadi program strategis yang membutuhkan penguatan anggaran atau perlu direstrukturisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Jawa Timur.
Melalui berbagai catatan tersebut, Komisi E berharap Disnakertrans Jatim lebih serius dalam merancang dan menjalankan program pada 2027. Kinerja dinas tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat.
Terutama dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta memastikan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. rko
Editor : Redaksi