SURABAYAPAGI.com, Madiun – Puluhan masih dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun mengadakan aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sadar di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026). Dalam aksinya mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan daerah hingga level nasional, mulai dari karhutla, pemborosan anggaran, hingga polemik program makan bergizi gratis (MBG) Koperasi Merah Putih.
Massa aksi datang dengan membawa sejumlah flyer dan tulisan bernada kritis yang berisi berbagai sindiran serta tuntutan terhadap pemerintah. Secara bergantian, mahasiswa juga menyampaikan orasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Koordinator Aliansi BEM Madiun, Maikel Jeksen, mengatakan dalam aksi tersebut pihaknya membawa tujuh tuntutan. Enam di antaranya merupakan isu nasional, sedangkan satu isu lainnya secara khusus ditujukan kepada pemerintah daerah melalui DPRD Kota Madiun.
"Untuk hari ini kita membawa tujuh tuntutan. Yang pertama kita membawa enam tuntutan nasional, selanjutnya satu tuntutan untuk daerah," ujarnya.
Enam tuntutan nasional tersebut di antaranya mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi yang bertanggung jawab. Mahasiswa juga meminta pemerintah mengarahkan APBN untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran.
Selain itu, mereka menuntut penurunan biaya pendidikan, pemberian akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak. Mahasiswa juga mendesak penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tuntutan lainnya adalah pencopotan pejabat pemerintah maupun daerah yang dinilai tidak kompeten, pemulihan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, penegakan keadilan HAM, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Sementara untuk tuntutan daerah, mahasiswa mendesak DPRD Kota Madiun segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap program beasiswa Bee Smart.
Maikel menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 7x24 jam setelah penandatanganan kesepakatan agar tuntutan tersebut ditindaklanjuti. Jika tidak mendapat respons, mahasiswa mengancam menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
"Ketika tuntutan kita tidak dihiraukan, kita tidak akan tinggal diam. Kita akan membawa aksi yang lebih besar. Kita bisa menggerakkan aksi Mataraman untuk datang ke sini menagih janji dari para anggota dewan," tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan sejumlah tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti. Untuk tuntutan nasional, pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
"Besok kita follow up, kita kirim ke pemerintah pusat. Yang untuk pemerintah daerah tentunya terkait dengan Bee Smart. Nanti kita akan memanggil Dinas Pendidikan, bahkan mungkin saya juga akan komunikasi langsung dengan Pak Plt untuk membahas permasalahan Bee Smart," ungkap Armaya.
Terkait program Bee Smart, Armaya menyebut anggarannya telah dialokasikan. Namun, pelaksanaannya masih perlu dievaluasi bersama karena terdapat perubahan aturan mengenai mekanisme pemberian bantuan.
"Secara anggaran kita sudah posting, cuma untuk pelaksanaannya nanti akan kita evaluasi bersama. Karena memang ada aturan baru, di mana sekarang mekanismenya dibedakan. Kalau dulu lewat bansos, sekarang sudah lain lagi," jelasnya.
Armaya juga menanggapi kritik mahasiswa mengenai fungsi pengawasan legislatif. Menurutnya, DPRD Kota Madiun selama ini telah menjalankan fungsi tersebut melalui pembahasan anggaran, rapat dengar pendapat, hingga inspeksi mendadak (sidak).
"Kalau di daerah, insyaallah pengawasan kita ini sangat ketat. Kita sering melakukan rapat dengar pendapat, sidak, serta memberikan masukan dan saran kepada teman-teman eksekutif. Program-program pemerintah yang pro rakyat kita kawal sepenuhnya," tandasnya. ril
Baca juga: Penurunan Anggaran Bansos Jadi Catatan Fraksi DPRD dalam RAPBD 2027
Editor : Redaksi