SURABAYAPAGI.com, Madiun – Alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun 2027 mengalami penurunan cukup tajam. Dari realisasi Rp30,04 miliar pada 2025, anggaran bansos yang direncanakan tahun depan hanya sebesar Rp10,60 miliar atau merosot sekitar 64,71 persen.
Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum atas RAPBD 2027, Selasa (3/11/2026).
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, alokasi yang tercantum dalam dokumen RAPBD saat ini masih mengacu pada pagu anggaran awal. Menurutnya, masih ada peluang penambahan anggaran pada sejumlah program setelah pembahasan bersama DPRD.
"Karena bansos itu teman-teman kan masih menganggarkan sesuai pagu. Yang dilihat dari pagu belum dari nanti ada tambahan manual. Sehingga contoh bansos belum 100 persen diberikan, mungkin baru sembilan," ujarnya.
Bagus menjelaskan, penyesuaian tersebut dilakukan agar penganggaran dalam dokumen perencanaan, mulai RKPD, KUA-PPAS hingga RKA, tetap selaras. Pemkot nantinya akan menyampaikan sejumlah penambahan kegiatan dalam pembahasan bersama masing-masing komisi DPRD.
Sorotan terhadap penurunan bansos tersebut salah satunya disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pemandangan umumnya, fraksi tersebut mencatat anggaran bansos 2027 sebesar Rp10,60 miliar turun Rp2,55 miliar atau 19,37 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp13,15 miliar.
Jika dibandingkan realisasi 2025, penurunannya bahkan mencapai Rp19,44 miliar atau 64,71 persen.
Fraksi PKB mengingatkan agar pengurangan anggaran tersebut tidak berdampak terhadap perlindungan masyarakat yang menghadapi risiko sosial, kemiskinan, maupun kerentanan ekonomi.
Kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial juga diminta tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Senada, Fraksi Perindo turut mempertanyakan langkah antisipasi Pemkot Madiun agar penyesuaian anggaran tidak melemahkan jaring pengaman sosial.
Selain persoalan bansos, komposisi belanja daerah juga menjadi perhatian DPRD. Dalam RAPBD 2027, belanja operasi direncanakan mencapai Rp903,05 miliar atau sekitar 91,77 persen dari total belanja. Sementara belanja modal hanya Rp75,02 miliar atau 7,62 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, seluruh catatan dan pertanyaan fraksi selanjutnya akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai mitra masing-masing komisi.
"Setelah ini nanti akan dilakukan pembahasan antara komisi dengan mitra OPD. Kemudian ada pembahasan lagi di Banggar antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD. Baru masuk finalisasi," jelasnya.
Istono menegaskan, pembahasan RAPBD tidak sekadar menyelesaikan persoalan angka maupun kepentingan masing-masing pihak. Namun, harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, dinamika dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar. Kendati demikian, kepentingan masyarakat tidak boleh sampai terbengkalai akibat tarik-menarik kepentingan.
Dengan tahapan tersebut, DPRD berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat diselesaikan lebih awal sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. waf
Editor : Redaksi
