SURABAYAPAGI.com, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp939 miliar atau turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, penurunan anggaran tidak lantas membuat pemerintah mengurangi program pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, efisiensi dilakukan dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung.
"Efisiensi itu berarti bukan mengurangi anggaran, tetapi bagaimana anggaran ini bisa langsung menyasar ke masyarakat," ujarnya usai paripurna penetapan RAPBD tahun 2027, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan daerah Kota Madiun diproyeksikan sekitar Rp939 miliar. Jumlah tersebut turun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Bagus menjelaskan, penyusunan anggaran tahun depan telah mempertimbangkan hasil pembahasan bersama DPRD, termasuk masukan dari masing-masing komisi. Untuk menentukan prioritas pembangunan, pemerintah juga membagi belanja ke dalam tiga kelompok, yakni belanja mandatori, rutin atau operasional, serta transformasional.
Belanja mandatori dan rutin menjadi kebutuhan yang tidak bisa begitu saja dikurangi, seperti belanja gaji pegawai. Sementara belanja transformasional menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi program sesuai kebutuhan masyarakat.
"Untuk tahun 2027, anggaran transformasional kalau tidak salah totalnya Rp238 miliar. Itu yang nanti bisa kita intervensi untuk program-program, termasuk BPJS dan lainnya," jelasnya.
Di sektor pembangunan, Bagus menyebut sejumlah prioritas tahun 2027 di antaranya penataan kawasan stadion dan program pembangunan yang menyasar wilayah kelurahan. Selain itu, terdapat pula pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menilai komposisi RAPBD 2027 sudah proporsional. Meski terdapat sejumlah catatan dan masukan dari fraksi-fraksi, menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pengelolaan anggaran.
"Alhamdulillah, menurut penilaian kami di DPRD semuanya sudah proporsional. Memang ada saran dan pendapat dari teman-teman fraksi yang harus ditindaklanjuti. Ini demi kemaslahatan bersama dalam mengelola APBD," ungkapnya.
Armaya juga memastikan pembahasan anggaran telah dilakukan melalui komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif.
"Alhamdulillah, dengan komunikasi yang intens, pengurangan juga tidak ada. Karena tahapan-tahapannya, mulai KUA-PPAS, sudah kita cermati semuanya," jelasnya. waf
Baca juga: Kejar PAD di Tengah Tekanan Fiskal, DPRD Madiun: Jangan Bebani Masyarakat
Editor : Redaksi