SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru tersisih. Karena itu perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Madiun didorong untuk bermitra dengan pelaku UMKM.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, kemitraan tersebut tidak boleh sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas. Karena itu, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) diperlukan untuk memberikan kepastian sekaligus memastikan UMKM lokal benar-benar mendapatkan manfaat dari masuknya investasi ke Kabupaten Madiun.
"Jadi, kita harus lakukan MoU supaya ada kepastian. Kami tidak ingin UMKM kami dengan kehadiran para investor malah tersisihkan. Mereka harus menjadi salah satu mitra untuk bisa meningkatkan usahanya," kata Hari Wuryanto usai kegiatan forum kemitraan pelaku UMKM dengan investor, Kamis (19/11/2026).
Salah satu bentuk kemitraan yang didorong adalah penggunaan produk batik Kampung Pesilat sebagai seragam karyawan perusahaan. Hari meminta perusahaan besar memberikan ruang bagi perajin batik lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun penerapannya cukup satu hari dalam sepekan.
Menurutnya, dengan jumlah karyawan perusahaan yang bisa mencapai ribuan orang, kebutuhan seragam berpotensi menjadi pasar yang menjanjikan bagi pelaku UMKM.
"Sudah ada MoU tadi. Tinggal ditindaklanjuti saja. UMKM-nya nanti kita hubungkan. Bulan ini perusahaan ini bekerja sama dengan batik ini, bulan berikutnya perusahaan lain. Jadi, produksinya bisa terus berjalan dan keberlangsungan usahanya terjaga," jelasnya.
Hari menegaskan, kemitraan tidak hanya menyasar sektor batik, tetapi juga seluruh bidang usaha yang memiliki peluang untuk bekerja sama. Salah satunya sektor peternakan dengan melibatkan peternak lokal dalam rantai pasok perusahaan besar.
"Peternak kami harus diterima di Pokphand. Jangan sampai pengusaha kami dimatikan. Mereka harus di-hire dan dijadikan mitra sehingga mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut," tegasnya.
Untuk memastikan kesepakatan berjalan, Pemkab Madiun akan melakukan pengawasan dan evaluasi dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Hari juga mengingatkan pelaku UMKM agar menjaga kualitas produk dan kepercayaan perusahaan yang telah memberikan kesempatan kerja sama. Menurutnya, kepercayaan menjadi modal penting untuk mempertahankan kemitraan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono mengatakan, forum kemitraan tersebut merupakan program untuk membangun sinergi antara pelaku UMKM dengan pengusaha besar.
Anang menjelaskan, setelah penandatanganan MoU, pihaknya akan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bersama OPD terkait. Langkah awal dilakukan dengan memetakan kebutuhan perusahaan sekaligus menghitung kemampuan produksi UMKM lokal.
"Misalnya pembatik, kita akan menghitung dulu kapasitas pembatik kita dari seluruh kecamatan mampu memproduksi berapa. Jangan sampai perusahaan membutuhkan 1.000 potong, tetapi bahan baku maupun kemampuan produksinya belum mencukupi," ungkapnya.
Selain batik, kemitraan juga akan dikembangkan ke sektor lain, seperti jasa katering dan berbagai kebutuhan perusahaan yang dapat dipenuhi pelaku usaha lokal.
"Prinsipnya seluruh sektor usaha akan kita mitrakan. Dari pelaku usaha mikro sampai menengah dengan pengusaha besar. Kita fasilitasi agar pada akhirnya mereka bisa menjalin kemitraan," pungkas Anang. Waf
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Investasi, Pemkab Madiun Optimalkan Potensi Daerah
Editor : Redaksi