SurabayaPagi, Surabaya – Persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan armada kapal.
Keterbatasan infrastruktur dermaga dinilai masih menjadi persoalan mendasar yang berpotensi memicu antrean panjang, terutama saat terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan pada musim liburan akhir tahun.
Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menilai pemerintah perlu menjadikan penambahan dermaga sebagai prioritas dalam pembenahan layanan penyeberangan.
Pasalnya, kapasitas kapal yang tersedia saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan fasilitas sandar dan bongkar muat.
Menurut Khoiri, kondisi tersebut terlihat dari perbandingan jumlah kapal yang tersedia dengan armada yang dapat dioperasikan setiap hari. Saat ini terdapat sekitar 58 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Namun, sebelum adanya peningkatan kapasitas dermaga oleh ASDP, hanya sekitar 28 kapal yang bisa beroperasi setiap hari.
"Artinya, 58 dikurangi 28, ada 30 kapal yang setiap hari itu menganggur. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata jumlah kapal, tetapi juga ketersediaan dermaga yang mampu melayani seluruh armada," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki tujuh pasang dermaga. Namun, menurutnya, tidak seluruh fasilitas tersebut berada dalam kondisi ideal.
Setidaknya terdapat tiga dermaga yang masih menggunakan konstruksi LCM atau sistem beaching dan belum dilengkapi pemecah gelombang (breakwater) maupun kolam pelabuhan yang memadai.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan proses sandar dan bongkar muat kapal, terutama ketika cuaca buruk dan gelombang laut meningkat.
Padahal, faktor cuaca menjadi salah satu tantangan utama dalam operasional angkutan penyeberangan pada akhir tahun.
Khoiri menilai kebutuhan infrastruktur di lintasan tersebut idealnya ditingkatkan hingga 14 pasang dermaga atau dua kali lipat dari kapasitas yang ada saat ini.
"Alangkah baiknya kalau jumlah dermaga bisa ditambahkan. Idealnya di sana paling tidak disediakan dua kali lipat, sehingga menjadi 14 pasang dermaga. Setidak-tidaknya dari sisi infrastruktur sudah memenuhi kebutuhan," katanya.
Sorotan Gapasdap juga tertuju pada rencana pembukaan lintasan baru dari Jangkar menuju wilayah utara Bali yang disebut membutuhkan anggaran hingga Rp70 miliar.
Khoiri mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang berupaya mengurai kepadatan di Ketapang-Gilimanuk.
Namun, ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk program operasional sementara selama masa angkutan Nataru.
Menurutnya, penggunaan anggaran dalam jangka pendek selama sekitar 14 hari akan kurang optimal apabila tidak diikuti pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
"Kalau saran kami, alangkah baiknya anggaran sebesar Rp70 miliar itu tidak hanya dipakai untuk program sementara selama dua minggu. Akan lebih baik kalau bisa dibangun sebagai dermaga permanen yang dapat digunakan selama puluhan tahun ke depan," tegasnya.
Ia menilai penambahan dermaga permanen akan memberikan manfaat lebih luas karena tidak hanya digunakan saat Nataru, tetapi juga ketika angkutan Lebaran maupun libur nasional.
Khoiri juga menyoroti perkembangan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang semakin mendekati kawasan Besuki dan Situbondo.
Menurutnya, peningkatan akses darat tersebut harus diimbangi dengan kapasitas pelabuhan penyeberangan yang memadai.
Jika akses jalan semakin lancar sementara kapasitas dermaga tidak bertambah, arus kendaraan yang menuju pelabuhan justru berpotensi menimbulkan penumpukan baru.
"Kalau sisa perjalanan yang hanya sekitar dua jam itu tidak dilengkapi dengan kecukupan dermaga, maka akan menjadi bom waktu yang luar biasa dahsyatnya," ujarnya.
Ia menambahkan, peluang penambahan dermaga di kawasan Gilimanuk masih perlu dikaji, termasuk melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan tokoh adat setempat.
Menurutnya, pendekatan sosial dan pemberian kompensasi adat dapat menjadi bagian dari pembahasan untuk membuka peluang pengembangan kawasan pelabuhan.
Di tengah persoalan kapasitas infrastruktur tersebut, perusahaan pelayaran PT Dharma Lautan Utama (DLU) memastikan telah menyiapkan armada untuk menghadapi angkutan Nataru 2026/2027.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, mengatakan DLU menyiapkan total 49 armada yang terdiri dari 23 kapal angkutan laut, 23 kapal angkutan penyeberangan, serta tiga kapal angkutan perintis.
Persiapan operasional juga telah dilakukan sejak jauh hari, termasuk melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pimpinan perusahaan dan manajer cabang DLU di berbagai daerah pada 10 Oktober 2026.
Rapat tersebut membahas kesiapan pelayanan sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca buruk yang lazim terjadi menjelang akhir tahun.
"Kami sudah mengadakan rapat koordinasi untuk kesiapan angkutan Nataru sekaligus mengantisipasi cuaca buruk. Itu sudah kami lakukan sejak 10 Oktober dengan diikuti seluruh pimpinan DLU dan manajer cabang di seluruh Indonesia," jelasnya.
Menurut Rakhmatika, langkah persiapan lebih awal dilakukan agar perusahaan dapat memastikan kesiapan operasional sebelum memasuki periode puncak liburan.
Dari sisi permintaan, DLU memperkirakan terjadi kenaikan angkutan sekitar 3 hingga 5 persen pada lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Merak.
Kedua lintasan tersebut selama ini menjadi jalur favorit masyarakat, sehingga cenderung mengalami peningkatan kepadatan saat libur panjang, baik pada periode Nataru, Lebaran maupun liburan sekolah.
Namun, kesiapan armada perusahaan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan.
Rakhmatika sependapat dengan Gapasdap bahwa penambahan dermaga menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan kapal-kapal yang selama ini belum dapat beroperasi secara maksimal.
"Kami memang berharap pemerintah segera memberikan solusi penambahan dermaga. Sehingga kapal-kapal yang saat ini menganggur bisa dioperasikan dan dapat menambah kapasitas angkut," ujarnya.
Persoalan di Ketapang-Gilimanuk dengan demikian bukan hanya menyangkut kesiapan menghadapi lonjakan penumpang pada akhir tahun.
Lebih dari itu, peningkatan kapasitas dermaga menjadi pekerjaan infrastruktur jangka panjang agar pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kendaraan dapat diimbangi kemampuan layanan penyeberangan.
Editor : Redaksi
