Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

surabayapagi.com
Pertemuan Pemkab Bangkalan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan perwakilan advokat terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). SP/BNG

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum (Pos Bantuan Hukum), yang kini terwujud berkat sinergi antara Pemkab Bangkalan dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur.

"Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan," kata Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Minggu (22/11/2026).

Baca juga: Cegah Banjir saat Musim Hujan, Pemkab Bangkalan Gencarkan Normalisasi Aliran Sungai

Keberadaan Posbakum tersebut nantinya tidak boleh sebatas memberikan fasilitasi terhadap warga miskin dan kurang mampu yang memiliki masalah hukum, akan tetapi juga bertugas memberikan wawasan dan informasi tentang hukum melalui program pendidikan masyarakat melek hukum.

Baca juga: Tingkatkan Layanan Kesehatan, Pemkab Bangkalan Terapkan UHC Kelompok Desil 1-5

"Harapan kami, Posbakum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa sendiri atau kebingungan saat berhadapan dengan persoalan hukum,” katanya.

Menurutnya, pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga. Sehingga, dengan optimalisasi Posbakum diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Pemkab Bangkalan Perkuat Kolaborasi Pelaku Usaha

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan. bg-02/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru