Kasus Tanah Meningkat Setiap Tahun

Jumat, 26 Okt 2018 13:47 WIB

SURABAYAPAGI, Lampung - Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Purwadi Arianto menyebut laporan kasus sengketa dan konflik tanah yang masuk ke polda meningkat setiap tahun. Tiga tahun terakhir, total laporan kasus tanah yang masuk ke polda sebanyak 99 kasus. Kapolda Irjen Purwadi Arianto menilai, konflik tanah di Lampung tidak ringan dengan jumlah yang naik setiap tahun. Kepolisian pun, menurut dia, tidak bisa sendirian menyelesaikannya. "Maka, butuh kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Apalagi, jumlah laporan kasus tanah meningkat setiap tahun," katanya di sela-sela penandatangan Surat Keputusan Bersama dengan Kepala BPN Lampung Bambang Hendrawan di Kantor Wilayah BPN Lampung, Rabu (24/10/2018). Surat Keputusan Bersama itu terkait pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar dan Mafia Tanah, serta Percepatan Sertifikasi Aset Polda Lampung. Purwadi mengungkapkan, konflik tanah kerap beriringan dengan konflik etnis hingga terkadang memicu konflik sosial. Penanganannya, jelas dia, cukup menyita waktu dan menghabiskan energi. "Tapi, dengan pembentukan satgas (satuan tugas) bersama BPN, kami yakin konflik tanah akan lebih mudah teratasi," ujarnya. Kepala Kanwil BPN Lampung Bambang Hendrawan menerangkan, pembentukan tim bersama polda merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara BPN RI dengan Polri pada 17 Maret 2017. Ia menjelaskan, BPN tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah pertanahan di Lampung yang rawan konflik, khususnya menyangkut aspek penegakan hukum. "Sampai saat ini, dari data BPN, terdapat 17 kasus tanah yang belum selesai. Kebanyakan masalah tanah register," papar Bambang. "Untuk tanah tol, ada sekitar 300 bidang tanah dari ujung Sumatera, Bakauheni, sampai Tulangbawang yang masih bersengketa. Tapi, walaupun masih bersengketa, anggaran pembebasan lahan sudah dikonsinyasi (dititipkan) di pengadilan. Menunggu putusan inkrah (tetap dan mengikat), baru bisa diambil," sambungnya. Mengenai upaya menghilangkan pungli, Bambang mengimbau warga menghindari menggunakan calo dalam setiap pengurusan tanah. "Kami concern (fokus) memberantas pungli. Masyarakat juga jangan pernah mengurus lewat calo," pesannya. Lpg/02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Eggi Sudjana Ajak Damai Jokowi, Roy Suryo Tidak

Selasa, 13 Jan 2026 19:41 WIB

Keduanya Berasal dari 8 Tersangka Kasus yang Dilaporkan oleh Jokowi SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Delapan aktivis yang mempersoalkan keaslian ijasah Jo…

Prabowo Sentil Penganalisis Kabinet Pecah, PKB, Golkar dan Demokrat Bereaksi

Selasa, 13 Jan 2026 19:38 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, menyentil orang yang bicara di media sosial menganalisis terjadi perpecahan di lingkungannya. Prabowo …

Dua Cewek Bikin Terperangah Pengunjung Sidang Dugaan Korupsi Nadiem

Selasa, 13 Jan 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Cepy Lukman Rusdiana, Mantan Plt Kasubdit Fasilitasi Sarana, Prasarana dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama pada…

Usut Dugaan Korupsi Haji, KPK Diminta Legislator Transparan

Selasa, 13 Jan 2026 19:34 WIB

Pansus Angket Haji DPR Temukan Sembilan Masalah Penyelenggaraan Haji 2024 SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq me…

Komisi A DPRD Surabaya Minta Apartemen Bale Hinggil Kembalikan Hak Dasar Warga

Selasa, 13 Jan 2026 19:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tindak lanjut dari aduan Paguyuban Warga Apartemen Bale Hinggil, Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat , Selasa (13/1).…

Legislator Anggap Transportasi Pesawat Domestik Prihatinkan

Selasa, 13 Jan 2026 19:26 WIB

Tiket Jakarta - Aceh Termurah Rp 2,2 juta, Tiket Jakarta - KL Termurah Rp 789 Ribu SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful H…