Kasus Tanah Meningkat Setiap Tahun

Jumat, 26 Okt 2018 13:47 WIB

SURABAYAPAGI, Lampung - Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Purwadi Arianto menyebut laporan kasus sengketa dan konflik tanah yang masuk ke polda meningkat setiap tahun. Tiga tahun terakhir, total laporan kasus tanah yang masuk ke polda sebanyak 99 kasus. Kapolda Irjen Purwadi Arianto menilai, konflik tanah di Lampung tidak ringan dengan jumlah yang naik setiap tahun. Kepolisian pun, menurut dia, tidak bisa sendirian menyelesaikannya. "Maka, butuh kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Apalagi, jumlah laporan kasus tanah meningkat setiap tahun," katanya di sela-sela penandatangan Surat Keputusan Bersama dengan Kepala BPN Lampung Bambang Hendrawan di Kantor Wilayah BPN Lampung, Rabu (24/10/2018). Surat Keputusan Bersama itu terkait pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar dan Mafia Tanah, serta Percepatan Sertifikasi Aset Polda Lampung. Purwadi mengungkapkan, konflik tanah kerap beriringan dengan konflik etnis hingga terkadang memicu konflik sosial. Penanganannya, jelas dia, cukup menyita waktu dan menghabiskan energi. "Tapi, dengan pembentukan satgas (satuan tugas) bersama BPN, kami yakin konflik tanah akan lebih mudah teratasi," ujarnya. Kepala Kanwil BPN Lampung Bambang Hendrawan menerangkan, pembentukan tim bersama polda merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara BPN RI dengan Polri pada 17 Maret 2017. Ia menjelaskan, BPN tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah pertanahan di Lampung yang rawan konflik, khususnya menyangkut aspek penegakan hukum. "Sampai saat ini, dari data BPN, terdapat 17 kasus tanah yang belum selesai. Kebanyakan masalah tanah register," papar Bambang. "Untuk tanah tol, ada sekitar 300 bidang tanah dari ujung Sumatera, Bakauheni, sampai Tulangbawang yang masih bersengketa. Tapi, walaupun masih bersengketa, anggaran pembebasan lahan sudah dikonsinyasi (dititipkan) di pengadilan. Menunggu putusan inkrah (tetap dan mengikat), baru bisa diambil," sambungnya. Mengenai upaya menghilangkan pungli, Bambang mengimbau warga menghindari menggunakan calo dalam setiap pengurusan tanah. "Kami concern (fokus) memberantas pungli. Masyarakat juga jangan pernah mengurus lewat calo," pesannya. Lpg/02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Siswa SMA-SMK Raup Rp483 Juta dari Program Wirausaha, Ekonomi Kreatif Kian Menjanjikan

Sabtu, 01 Agu 2026 17:20 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Sebanyak 1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di Indonesia membukukan pendapatan kolektif lebih dari Rp483 juta melalui program k…

Sidang Maidi, Saksi Sebut Fee Proyek di Dinas PUPR Digunakan Untuk Kepentingan Pemkot Madiun

Sabtu, 01 Agu 2026 13:12 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun menyebut hasil pengumpulan fee proyek dari para kontraktor d…

Dasco Diduga Jadi 'Makcomblang' PWI dan Hotman Paris, IAW Tuding Ada Intervensi Hukum

Jumat, 31 Jul 2026 21:36 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta- Indonesia Accountability Watch (IAW) melayangkan kritik tajam kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco disinyalir telah…

BPJS Ketenagakerjaan Malang Perluas Perlindungan bagi Pengurus Masjid

Jumat, 31 Jul 2026 19:06 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Malang - BPJS Ketenagakerjaan Malang memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor keagamaan dan …

KBIHU Annadliyin Sekar Madu Laren Sumbang Pembangunan Masjid Gus Dur PCNU Lamongan

Jumat, 31 Jul 2026 18:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Komitmen mendukung syiar Islam dan pembangunan fasilitas keagamaan terus ditunjukkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh …

Dishub Lamongan Teken Kerjasama Pembayaran Retribusi Parkir Pakai Qris dengan Bank Jatim

Jumat, 31 Jul 2026 18:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank…