Kasus Tanah Meningkat Setiap Tahun

Jumat, 26 Okt 2018 13:47 WIB

SURABAYAPAGI, Lampung - Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Purwadi Arianto menyebut laporan kasus sengketa dan konflik tanah yang masuk ke polda meningkat setiap tahun. Tiga tahun terakhir, total laporan kasus tanah yang masuk ke polda sebanyak 99 kasus. Kapolda Irjen Purwadi Arianto menilai, konflik tanah di Lampung tidak ringan dengan jumlah yang naik setiap tahun. Kepolisian pun, menurut dia, tidak bisa sendirian menyelesaikannya. "Maka, butuh kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Apalagi, jumlah laporan kasus tanah meningkat setiap tahun," katanya di sela-sela penandatangan Surat Keputusan Bersama dengan Kepala BPN Lampung Bambang Hendrawan di Kantor Wilayah BPN Lampung, Rabu (24/10/2018). Surat Keputusan Bersama itu terkait pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar dan Mafia Tanah, serta Percepatan Sertifikasi Aset Polda Lampung. Purwadi mengungkapkan, konflik tanah kerap beriringan dengan konflik etnis hingga terkadang memicu konflik sosial. Penanganannya, jelas dia, cukup menyita waktu dan menghabiskan energi. "Tapi, dengan pembentukan satgas (satuan tugas) bersama BPN, kami yakin konflik tanah akan lebih mudah teratasi," ujarnya. Kepala Kanwil BPN Lampung Bambang Hendrawan menerangkan, pembentukan tim bersama polda merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara BPN RI dengan Polri pada 17 Maret 2017. Ia menjelaskan, BPN tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah pertanahan di Lampung yang rawan konflik, khususnya menyangkut aspek penegakan hukum. "Sampai saat ini, dari data BPN, terdapat 17 kasus tanah yang belum selesai. Kebanyakan masalah tanah register," papar Bambang. "Untuk tanah tol, ada sekitar 300 bidang tanah dari ujung Sumatera, Bakauheni, sampai Tulangbawang yang masih bersengketa. Tapi, walaupun masih bersengketa, anggaran pembebasan lahan sudah dikonsinyasi (dititipkan) di pengadilan. Menunggu putusan inkrah (tetap dan mengikat), baru bisa diambil," sambungnya. Mengenai upaya menghilangkan pungli, Bambang mengimbau warga menghindari menggunakan calo dalam setiap pengurusan tanah. "Kami concern (fokus) memberantas pungli. Masyarakat juga jangan pernah mengurus lewat calo," pesannya. Lpg/02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kejaksaan Didesak Telusuri Uang Anggota KPRI Sejahtera Jombang yang Capai Miliaran

Sabtu, 22 Agu 2026 18:51 WIB

SURABAYA PAGI, Jombang- Aktivis dari LSM ALMAS Independen, Arifin mengungkapkan kejanggalan dalam kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera…

Diikuti Ratusan Regu, Gerak Jalan Kota Mojokerto Meriah Bertabur Kostum Menarik

Sabtu, 22 Agu 2026 15:07 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Sebanyak 120 regu pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Lomba Gerak Jalan Merah Putih Kota Mojokerto, Sabtu (2…

Setelah APJ, Pemkab Madiun Siapkan Skema KPBU untuk Pembangunan Jalan

Sabtu, 22 Agu 2026 14:59 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun –Pemerintah Kabupaten Madiun siapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur jembatan dan…

SIMGROUP Perkuat Transformasi dan Budaya Inovasi Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Sabtu, 22 Agu 2026 14:21 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Swakarya Insan Mandiri atau SIMGROUP memasuki usia ke-19 dengan membawa semangat transformasi dan inovasi. Mengusung tema Leading t…

ORADO Jatim Bidik Lahirnya Atlet Domino Baru Lewat Turnamen Jurnalis Kemerdekaan 2026

Sabtu, 22 Agu 2026 13:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Turnamen Domino Jurnalis Kemerdekaan 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan domino sebagai cabang olahraga yang mengedepankan s…

KPU Kota Blitar Gelar Bedah Buku Catatan Teknis Pilkada 2024

Sabtu, 22 Agu 2026 12:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar — Kantor KPU Kota Blitar gelar bedah buku tentang catatan teknis penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 silam, pada Jumat, (…