Hutang ke RSUD Jombang Belum Dibayar, Komisi D Akan Panggil BPJS

Kamis, 07 Nov 2019 14:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada RSUD Jombang, Jawa Timur, menunggak hingga puluhan miliar. Tunggakan yang terjadi mulai Juni hingga Oktober tersebut, mendapat perhatian serius dari Konisi D DPRD Kabupaten Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 110. Dalam waktu dekat, Komisi D akan memanggil BPJS. Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengatakan, dampak belum dibayarnya tunggakan oleh BPJS kepada RSUD dapat mengancam pelayanan kesehatan masyarakat Jombang. "Komisi D akan mempertanyakan klaim RSUD Jombang yang belum terbayarkan hingga belasan miliaran rupiah," katanya, kepada jurnalis, Kamis (7/11/2019). Erna menjelaskan, Komisi D mengetahui keuangan RSUD tidak sehat usai melakukan hearing dengan RSUD. ”Memang setelah hearing dengan RSUD, ada tunggakan hingga puluhan miliar. Untuk itu kami ingin membantu pihak RSUD,” jelasnya. **foto** Erna mengungkapkan, apabila keuangan RSUD terganggu, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu. "Ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Terkait pelayanan BPJS, memang masih banyak keluhan dari masyarakat," ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, adanya kebijakan baru BPJS dan tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, membuat masyarakat menjadi bingung. Dan mereka menyampaikan keluhan ke DPRD Jombang. ”Bahkan ada kebijakan iuaran BPJS juga akan naik hingga 100 persen. Aadanya kenaikan yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, hal ini akan merugikan masyarakat," ujarnya. Erna juga berharap, adanya kenaikan yang sangat tinggi, maka kedepan pelayanan di masyarakat juga akan semakin baik lagi. "Intinya kami ingin tahu pelayanan BPJS ke depannya itu seperti apa. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi resah maupun kebingungan. Jangan sampai nanti kasus di Situbondo terjadi di Jombang,” harapnya. Pihaknya juga menyapaikan kepada masyarakat, khsusunya pengguna BPJS Kesehatan, agar tetap membayar iuran secara rutin, tidak boleh telat. "Karena, masih banyak masyarakat yang tidak membayar iuran. Jadi harapan kami setelah hearing nanti, masalah terkait BPJS Kesehatan bisa diselesaikan,” pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sapu Bersih Gelar, Ubaya Tunjukkan Dominasi di Campus League Regional Surabaya

Rabu, 29 Apr 2026 20:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Surabaya (Ubaya) meraih hasil maksimal pada ajang Campus League Basketball Regional Surabaya dengan memborong dua gelar s…

Khofifah Dorong Konektivitas Global, Misi Dagang Jatim di Malaysia Raih Transaksi Rp15,25 Triliun

Rabu, 29 Apr 2026 20:08 WIB

SurabayaPagi, Kuala Lumpur – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung gelaran East Java Trade and Investment Forum 2026 yang mencatatkan n…

Enam Saksi Diperiksa KPK, Ada Kepala Dinas Pendidikan hingga eks Ketua KPU Kota Madiun

Rabu, 29 Apr 2026 18:39 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pe…

Diprotes Warga, DPRD Desak Operasional CASBAR di Hentikan

Rabu, 29 Apr 2026 18:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Penolakan terhadap tempat hiburan di kawasan Pondok Nirwana, Jalan Ir. Soekarno terus bergulir. polemik operasional CASBAR …

Ada Dispensasi Tarif Parkir Bagi Pasien Rawat Inap RSUD Notopuro

Rabu, 29 Apr 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Kebijakan tarif progresif parkir di RSUD Notopuro Sidoarjo di bahas dalam forum hearing bersama DPRD Sidoarjo, sejumlah pihak…

Target 4 Emas, IBCA BFC MMA Kota Madiun Berangkatkan 16 Atlet

Rabu, 29 Apr 2026 17:42 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun — IBCA BFC MMA Kota Madiun memberangkatkan 16 atlet pada kejuaraan IBCA MMA se-Jawa Timur piala Walikota Surabaya tahun 2026. Pada kej…