Hutang ke RSUD Jombang Belum Dibayar, Komisi D Akan Panggil BPJS

Kamis, 07 Nov 2019 14:57 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada RSUD Jombang, Jawa Timur, menunggak hingga puluhan miliar. Tunggakan yang terjadi mulai Juni hingga Oktober tersebut, mendapat perhatian serius dari Konisi D DPRD Kabupaten Jombang, Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 110. Dalam waktu dekat, Komisi D akan memanggil BPJS. Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati mengatakan, dampak belum dibayarnya tunggakan oleh BPJS kepada RSUD dapat mengancam pelayanan kesehatan masyarakat Jombang. "Komisi D akan mempertanyakan klaim RSUD Jombang yang belum terbayarkan hingga belasan miliaran rupiah," katanya, kepada jurnalis, Kamis (7/11/2019). Erna menjelaskan, Komisi D mengetahui keuangan RSUD tidak sehat usai melakukan hearing dengan RSUD. ”Memang setelah hearing dengan RSUD, ada tunggakan hingga puluhan miliar. Untuk itu kami ingin membantu pihak RSUD,” jelasnya. **foto** Erna mengungkapkan, apabila keuangan RSUD terganggu, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu. "Ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Terkait pelayanan BPJS, memang masih banyak keluhan dari masyarakat," ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, adanya kebijakan baru BPJS dan tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, membuat masyarakat menjadi bingung. Dan mereka menyampaikan keluhan ke DPRD Jombang. ”Bahkan ada kebijakan iuaran BPJS juga akan naik hingga 100 persen. Aadanya kenaikan yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, hal ini akan merugikan masyarakat," ujarnya. Erna juga berharap, adanya kenaikan yang sangat tinggi, maka kedepan pelayanan di masyarakat juga akan semakin baik lagi. "Intinya kami ingin tahu pelayanan BPJS ke depannya itu seperti apa. Jangan sampai membuat masyarakat menjadi resah maupun kebingungan. Jangan sampai nanti kasus di Situbondo terjadi di Jombang,” harapnya. Pihaknya juga menyapaikan kepada masyarakat, khsusunya pengguna BPJS Kesehatan, agar tetap membayar iuran secara rutin, tidak boleh telat. "Karena, masih banyak masyarakat yang tidak membayar iuran. Jadi harapan kami setelah hearing nanti, masalah terkait BPJS Kesehatan bisa diselesaikan,” pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkapz Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…

Ali Mufthi Tekankan Keteladanan KH Sholeh Nahrawi untuk Mencetak Santri Berilmu dan Bermoral

Sabtu, 20 Jun 2026 13:53 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk m…