SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Puluhan aktivis Kediri yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kediri menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Senin (29/6/2020). Aksi tersebut merupakan wujud penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini menjadi polemik.
Aksi berlangsung pukul 11.00 WIB. Puluhan massa juga membawa poster bertuliskan penolakan. Aksi yang berlangsung satu jam itu dijaga ketat petugas kepolisian. Sebelumnya sasaran aksi demo dilakukan di Depan Makodim 0809 dan Mapolresta Kediri. Namun, aksi yang berjalan damai itu hanya dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri.
Koordinator aksi, Khoirul Anam mengatakan, aksi demo ini merupakan bentuk penolakan terkait RUU HIP yang menjadi pembahasan di DPR RI. Dalam aksi ini massa menuntut agar RUU HIP dihentikan ataupun dicabut.
"Jika ini berlanjut maka komunisme bisa berkembang di Indonesia. Saya sebagai korlap menyampaikan aspirasi ini sangat mencurigai bahwa itu tindakan pemberontakan," ujarnya usai demo, Senin (29/6/2020).
Menurut Khoirul Anam, dalam aksi tersebut pihaknya juga sudah menyampaikan surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menindaklanjuti RUU HIP harus dihentikan.
"Kita sudah kirim surat ke Kapolri dan Panglim TNI bahwa RUU HIP harus dihentikan dan dicabut. Kemudian naskahnya dinyatakan naskah terlarang," imbuhnya.
Dalam aksi tersebut para aktivis ditemui Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Mereka menyampaikan tiga sikap dalam demo tolak RUU HIP. "Sikap kita ada tiga yakni Neo Tri Tura yakni Pertama, batalkan RUU HIP; Kedua, usut tuntas pihak yang terlibat dalam RUU HIP; Ketiga, kembalikan hak dan kedaulatan pada rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah massa menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP yang prosesnya kini masih dibahas di DPR RI. Namun demikian, mayoritas fraksi di DPR dikabarkan juga menolak pembahasan RUU HIP menyusul berembusnya isu kebangkitan komunisme dalam RUU tersebut. Bahkan Fraksi PDIP sebagai pengusul RUU juga mendukung langkah pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP. Can
Editor : Redaksi
