SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dari 21 Kecamatan, ada 13 kecamatan yang berpotensi dibangun jaringan gas dan bumi. Untuk tahun 2020 pelaksanaan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Dan hari ini, Kabupaten Jombang sudah memasuki tahapan konsultasi publik dalam pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Untuk itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan pihak dari Kementrian ESDM Dirjend Migas, Wahyudi Akbari menandatangani berita acara Konsultasi Publik dalam Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Hotel Yusro Jombang pada Selasa (15/9/2020).
Selain Bupati Jombang, penandatanganan juga dilakukan oleh Camat Jombang, Camat Tembelang, Camat Ploso, Camat Mojoagung dan Camat Ngoro. Serta Lurah Jombatan, Kades Bedahlawak, Kades Jatigedong, Kades Gambiran, dan Kades Ngoro.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso via video conference mengatakan, bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat, sebagaimana pada Pasal 16 Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015.
"Selain itu untuk mengetahui respon dari pemangku kepentingan lainnya terhadap keberadaan proyek yang akan dibangun, dan sebagai pihak yang nanti akan memanfaatkan proyek tersebut, dan untuk memastikan kesiapan KPBU," katanya, Selasa (15/9/2020).
Alimuddin menjelaskan, pada tahun 2020 Kabupaten Jombang telah didata akan mendapat bantuan pemasangan sambungan pipa gas resmi rumah tangga dari Dirjen Migas Kementerian ESDM sebanyak 6000 sambungan rumah.
"Namun karena dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga tahap pembangunan harus ditunda pada tahun 2021. Skema KPBU itu, sistemnya seperti pembangunan jalan tol, yaitu memungkinakan badan usaha berinvestasi," jelasnya.
Alimuddin menerangkan, LPG yang sudah umum digunakan oleh rumah tangga, sebagian besar diperoleh dengan impor. Dan untuk LPG 3 kilogram merupakan LPG disubsidi.
"Untuk mengatasi beban impor dan subsidi, saya mengajak masyarakat Kabupaten Jombang nantinya untuk beralih ke jargas yang aman, murah, bersih serta ramah lingkungan," terangnya.
Karena dari APBN dana terbatas, lanjut Alimuddin, maka di Kabupaten Jombang bisa dilakukan kerjasama dengan BUMN atau BUMD.
“Penggunaan gas melalui jaringan gas adalah alternatif energi bagi masyarakat, sekaligus salah satu upaya untuk menekan subsidi LPG dan beban impor," tukasnya.
Sementara itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengungkapkan, bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi digelarnya konsultasi publik ini. Bupati bersyukur, bahwa Jombang merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis nasional metropolitan yang modern dan berdaya saing.
“Saya sangat bersyukur Jombang mendapat 329.662 sambungan rumah tangga yang rencana dilaksanakan tahun 2020, diundur 2021 karena Covid-19," umgkapnya.
Dilaksanakan dengan dana APBN, papar bupati, kini sudah ada kepastian, bahwa jaringan pipa yang dibagi untuk 13 kecamatan. Dan masing-masing kecamatan mendapat 94 %.
"Setiap kecamatan tidak bisa menerima utuh 100 %, karena Kecamatan Ploso nantinya akan bergejolak kalau tidak mendapat jargas ini. Karena itu saya berharap, tinggal 6 % saja mohon agar digenapkan menjadi 100 % untuk Kecamatan Ploso. Karena lokasi pipa besar berada di wilayah Kecamatan Ploso," paparnya.
Mundjidah menegaskan, Kabupaten Jombang berkomitmen mendukung penuh program pemasangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Pihaknya juga berterimakasih atas kepastian yang diberikan untuk pelaksanaan pembangunannya di Kabupaten Jombang.
"Untuk itu saya meminta kepada camat dan kades untuk berperan aktif mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat semua program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat," pungkasnya.
Dalam agenda tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati, Sumrambah, Sekda Jombang, para staf ahli, asisten, para kepala OPD, para camat, sejumlah kepala desa serta wakil dari Kementerian ESDM Direktorat Jendral Migas.(suf)
Editor : Redaksi
