SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Guna menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Pemkab Jombang menggelar rakor.
Selain itu, Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang juga bertujuan untuk pengambilan kebijakan guna meningkatkan dampak inflasi, serta mengambil langkah yang dibutuhkan guna menghadapi inflasi di Kabupaten Jombang.
Rakor TPID digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, menghadirkan tiga narasumber. Yaitu Kabag Analisis Makro, Ekonomi, Sarana, Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Kasi Statistik Distribusi BPS Jombang dan dari TPID BI Jawa.Timur.
Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengatakan, bahwa sejak muncul wabah corona, sektor industri kecil menengah (IKM) untuk produk makanan mengalami penurunan omzet sebesar 87,02 persen. Lalu sektor IKM produk kerajinan, penurunan omzet sebesar 89,13 persen.
"Agar perputaran ekonomi di desa terus terjaga, pemerintah berupaya fokus melakukan upaya pemulihan kondisi perekonomian dengan penggelontoran bantuan tunai dan bantuan sosial ke masyarakat," katanya, dalam sambutannya, Selasa (13/10/2020).
Mundjidah menjelaskan, untuk pemulihan ekonomi salah satu yang dipersiapkan Pemkab Jombang adalah pemberian modal bagi pelaku usaha, umkm dan sektor informal sebesar Rp 1 juta. Ini agar usaha yang sempat mati bisa hidup lagi dan usahanya jalan lagi.
"Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19," jelas Ketua TPID Kabupaten Jombang ini.
UMKM menjadi garda terdepan dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Untuk mengendalikan inflasi ini, Pemkab Jombang setiap tahun selalu melakukan koordinasi dan antisipasi, baik secara internal oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi maupun bersama instansi vertikal dan badan usaha di wilayah Kabupaten Jombang secara bersama-sama," ujarnya.
Untuk itu, Mundjidah berharap, agar tetap terjalin koordinasi dan sinergitas yang baik antara TPID kabupaten, TPID provinsi, Bank Indonesia, Bulog dan aparat penegak hukum.
"Dan juga peran serta masyarakat, sehingga dapat mendukung target inflasi di Kabupaten Jombang," pungkasnya.
Rakor TPID yang dibuka oleh Bupati Jombang ini, dihadiri oleh sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan kepala OPD, kepala BUMD, camat se-Kabupaten Jombang, serta seluruh pengurus dan anggota tim pengendalian inflasi daerah (TPID). suf
Editor : Moch Ilham
