.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Jawa Timur(DPD PJI-Demokrasi Jatim) telah resmi disahkan. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Wisma Remaja Dukuh Kupang Surabaya.
Pelantikan pengurus DPD PJI-Demokrasi Jawa Timur itu mengusung tema “Konteks Kebersamaan Pers Nasional Dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Pengurus organisasi DPD PJI-Demokrasi Jatim sebagai ketua Achmad Anugrah selaku pemimpin redaksi media online Rakyat-Demokrasi.Org dan sebagai ketua LSM GARAD Indonesia. Achmad Garad menyampaikan, bahwa kedepan organisasi mampu berkembang, khususnya di Jawa Timur," ungkapnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan - rekan yang telah membantu support, sehingga acara dapat berjalan lancar, diperlukan sinergitas dari seluruh elemen khususnya dari tim pengurus dari DPD PJI-Demokrasi Jatim ," imbuhnya.
Kesempatan yang sama, Mayusni Talau selaku Ketua DPP PJI-Demokrasi yang telah mengukuhkan pengurus DPD-PJI-Demokrasi Jatim, juga menyampaikan kedepan akan membentuk kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
PJI-Demokrasi bisa sejajar dengan organisasi Pers lain, agar dapat memberikan masukkan kepada Dewan Pers terkait aspirasi di lapangan yang belum terakomodir, serta PJI-Demokrasi merupakan organisasi yang menampung pekerja media yang kecil, karena Pers adalah organisasi yang dibentuk melalui undang undang di negara kesatuan Republik Indonesia,"ujar Mayusni.
Pemimpin Redaksi Media Cetak Dan Online Panjinasional, mengatakan dengan lahir banyak wadah yang tujuannya sebagai penampung aspirasi khususnya di bidang Jurnalistik,” ungkapnya. Selain itu sangat mengapresiasi atas terbentuknya DPD PJI-Demokrasi khususnya di Jawa Timur.
.jpg)
Konsultan hukum, Nata Saeha Saputra SH mengatakan, bahwa profesi wartawan sangat rawan dengan hukum. Sebab, segala bentuk tulisan harus bisa dipertanggungjawabkan.“Profesi wartawan itu riskan, jika penulisan beritanya tidak sesuai dengan kode etik bisa bersentuhan dengan hukum, tapi masih bisa diselesaikan sesuai mekanismenya. Pat
Editor : Moch Ilham
