SURABAYAPAGI,Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur sebagai organisasi para pelaku usaha dan mitra strategis pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja ekonomi Jatim. Salah satu hal yang dianggap vital dalam upaya merealisasikan seluruh program yang telah dicanangkan adalah ketersediaan data yang valid dan akurat.
"Data ini menjadi penting sebagai landasan dalam menentukan kebijakan. Untuk itu, kami berupaya menjalin kerjasama yang baik, melakukan audiensi dengan Badan Pusat Statistik Jatim. Kami hadir di kantor BPS Jatim agar kami saling kenal dan saling bisa mendukung demi terwujudnya ekonomi yang baik," ujar Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto usai bertemu dengan Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan di kantornya, Surabaya, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga: Dipicu Harga Beras, BPS: Tren Inflasi Kota Madiun Alami Penurunan
Ikut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan SDM Kadin Jatim Nurul Indah Susanti dan Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jatim, Darno.
Lebih lanjut Adik mengungkapkan bahwa bermitra baik dengan BPS menjadi sangat penting karena selama ini Kadin Jatim sering menemukan kesulitan jika membutuhkan beberapa data seputar ekonomi Jatim, misalkan data tentang sektor pertanian, sektor industri, perdagangan hingga soal UMKM.
Baca Juga: BPS: Produk China Dominasi Impor Nonmigas RI
"Dan ternyata di BPS datanya lengkap. Data terkait stimulus yang paling diharapkan pelaku UMKM saat pandemi pun ada. Ternyata sebagian besar meminta keringanan tagihan listrik," tegasnya.
Selanjutnya data terkait perdagangan antar pulau misalnya, juga sangat dibutuhkan oleh Kadin Jatim. Dari data tersebut, ujar Adik, Kadin akhirnya bisa menentukan daerah mana yang potensial untuk digarap dan komoditas apa yang sangat dibutuhkan dan diminati penduduk di provinsi lain.
Baca Juga: BPS: Impor Beras RI per Januari – Februari 2024 Tercatat 880,82 Ribu Ton
"Dari sisi BPS, mereka meminta Kadin Jatim untuk mendorong anggotanya mau mengisi survei industri yang biasa dilakukan BPS secara berkala, karena ternyata selama ini banyak industri yang enggan mengisi blangko survei tersebut. Keengganan itu menurut saya lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi," pungkas Adik.fm
Editor : Mariana Setiawati
