Mantan Ajudan Jokowi, yang non Muslim punya Nilai Plus dalam Negara yang Mayoritas Beragama Islam. PBNU Dukung Listyo
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Komjen Listyo Sigit Prabowo, resmi sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan presiden Jokowi ke DPR-RI, Rabu kemarin (13/1). Calon kapolri latar belakang agama kristen ini akan menjadi nilai plus Indonesia di mata dunia.
"Ini membuktikan kalau Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia dengan ke-Bhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas," kata Nuning, saapan akrab Susaningtyas, pengamat intelijen saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri dimana Presiden mengusulkan Komjen listyo Sigit Prabowo, yang beragama non muslim. Dikatakan Anwar, hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan presiden. "Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).
Dan sebagai anak bangsa, kata Anwar dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan.
Terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, tidak mempermasalahkan calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang beragama Kristen. Ia menyebut banyak negara Islam yang juga menangkat pejabat dari kalangan non muslim.
"Kalau kita lihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non muslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandainnya, ilmunya, integritasnya," kata Marsudi di Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Marsudi menilai bahwa penunjukan Listyo Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri sudah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Joko Widodo. Ia pun mengaku tidak bisa menilai rekam jejak Listyo karena dirinya bukan polisi.
Ada 13 Komjen
Komjen Listyo Sigit merupakan lulusan Akpol '91. Termuda diantara Akpol 87, 88, 89, dan 90. Angkatan tertua adalah Komjen Pol Arief Sulistyanto. Ia lulusan Akpol 87.
Saat ini ada 13 Komjen berdinas di internal dan luar Polri. Listyo, Komjen termuda di antara Komjen lainnya.
Ia melangkahi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Pol Agus Andrianto.
Penuhi Syarat Strategis
Menurut Nuning, Komjen Listyo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim, memenuhi sejumlah syarat strategis sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.
"Sikap rendah hati dan pandai mendengar yang dimilikinya akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai TB1 (Kapolri)," tambah dia.
Bagi Nuning, calon Kapolri ke depan harus profesional dan mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, serta memahami hukum serta regulasi.
"Kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, ia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," ujar Nuning.
Bahaya Terorisme, Radikalisme
Calon Kapolri juga harus cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok, baik kanan maupun kiri, yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.
Kemudian yang perlu dilakukan Kapolri baru adalah memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efek-nya hingga luar negeri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan/kriminalitas.
Apalagi dengan perkembangan internet of things" (IoT), prioritas Kapolri baru adalah memperkuat Keamanan siber (cyber security).
"Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," tuturnya.
Profesionalisme Sigit
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mendukung sosok Komjen Sigit. Menurut Sahroni, Presiden Jokowi mempertimbangkan profesionalisme Komjeb Sigit.
"Presiden Jokowi telah membuktikan bahwa institusi Polri adalah lembaga yang inklusif dan tidak memilih pimpinan berdasarkan ras atau agama," kata Sahroni, Rabu (13/1/2021).
"Penunjukan ini membuktikan juga bahwa dalam memilih pucuk pimpinan Polri, Pak Jokowi benar-benar hanya mempertimbangkan profesionalisme, bukan dari agamanya apa lah, atau sukunya apa, enggak ada itu,” imbuh dia.
Bendahara Umum DPP NasDem itu menilai Komjen Sigit merupakan calon yang tepat karena memiliki prestasi dan track record yang sangat baik. “Kami di Komisi III menyambut baik pengajuan nama tersebut. Menurut saya Pak Sigit Listyo ini merupakan calon kapolri yang memiliki track record sangat baik. Hal tersebut bisa kita lihat dari kinerja dan prestasi beliau selama ini,” papar Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni menuturkan, dengan mengajukan nama Komjen Sigit, Presiden telah mempermudah kinerja para anggota komisi III dalam melakukan fit and proper test. “Dengan mengajukan nama Komjen Sigit, Pak Presiden sudah sangat mempermudah kerja kami di Komisi III, karena beliau memang perwira yang Insyaallah paling cocok memegang posisi tersebut,” tegas Legislator dapil Priok itu. n erc/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
