SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah resmi memberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro mulai tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. PPKM skala mikro ini menyasar pengendalian penyebaran Covid-19 hingga level terkecil di tingkat RT RW.
Penerapan PPKM Skala Mikro dibarengi juga dengan upaya peningkatan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment). Penetapan zonasi risiko di tingkat RT dan Skenario Pengendalian tersebut akan memudahkan berbagai upaya dalam melakukan pengendalian kasus dan dalam pelaksanaan 3T di tingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan.
PPKM tingkat RT merupakan strategi baru untuk mengendalikan penularan virus corona. Pasalnya, berbagai cara pengendalian virus corona yang ada selama ini belum membuahkan hasil sesuai harapan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona (Covid-19). Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatur soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Mengenai PPKM mikro yang telah bergulir, keberadaan kampung tangguh menjadi vital karena menjadi sarana pemberantasan Covid-19 dimulai dari skala kecil (RT) hingga desa. Seperti halnya Posko Kampung Tangguh Dukuh yang hingga kini tetap aktif menerapkan protokol kesehatan dan menjadi garda untuk masyarakat agar terhindar dari Covid-19.
"Kemarin anjuran dari Kemendagri untuk mengadakan PPKM mikro, jadi kita sudah siap dan hingga saat ini masih berjalan dengan kasus 0 Covid di daerah kami," kata Ketua Posko Kampung Tangguh, Usman.
Demi mendukung adanya PPKM Mikro, Usman mengaku tengah mengadakan kegiatan pensterilan dengan penyemprotan disenfektan di wilayahnya. "Kita tadi semprot disenfektan di klenteng menjelang Imlek besok, kita mendukung kegitatan lintas agama," ujarnya.
Kampung Tangguh yang berdiri sejak awal Februari tahun. 2020 lalu ini turut mendapat tanggapan dari Kapolsek Pabean Cantikan, AKP Kadek Oka Suparta yang mengatakan jika dirinya mendukung penuh dengan kegiatan kampung tangguh yang selama ini turut menangkal penyebaran Covid-19.
"Pemberlakuan kampung tangguh itu bisa mengintervensi atau memantau daerah penyebaran Covid-19, dari itu kita langsung bisa memberikan penanganan untuk lebih lanjut," katanya.
Kadek juga menambahkan, pada PPKM berbasis mikro, ada ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19. Sebelumnya, ketentuan ini tidak ada pada PPKM jilid I dan II .fm
Editor : Mariana Setiawati
