SURABAYAPAGI, Surabaya - Keputusan DPP Partai Demokrat menetapkan Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027 menimbulkan pertanyaan kader di grass root. Ada yang menerima keputusan tersebut, ada pula yang masih mempertanyakan.
Meskipun belum semua kader menerima, Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak tetap tancap gas. Apalagi Ia hanya punya waktu 14 hari kedepan sejak menerima mandat (30/3/2022) untuk segera menyusun kepengurusan. Karenanya dia akan melaksanakan ketentuan itu sebaik-baiknya. "Kami sudah diberi pesan, siapa pun yang dapat amanah dalam waktu 14 hari harus segera menyelesaikan kepengurusan provinsi," katanya, Sabtu (2/4/2022).
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun, Istono menyayangkan keputusan DPP Partai Demokrat yang kurang demokratis terkait Musda Demokrat Jatim. Pasalnya, Emil Dardak hanya meraih 13 dukungan DPC, sedangkan Bayu Airlangga meraih 25 dukungan DPC.
Istono meminta Ketua Umum Partai Demokrat (AHY) Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan kepada 25 DPC pendukung Bayu Airlangga terkait Bau. Apalagi, Bayu dianggap lebih lama dan loyal kepada Demokrat Jatim.
"Ketum AHY harus menjelaskan kepada kami 25 DPC pendukung Bayu, di mana titik kekurangan Bayu dalam membangun jaringan membesarkan Demokrat Jatim? Benarkah loyalitas Bayu terhadap Ketum dan Demokrat ini diragukan," tegasnya.
Sementara Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang, Ghufron Marzuki juga menyayangkan keputusan DPP Demokrat. Menurutnya, lebih baik tidak ada Musda apabila hasilnya tidak demokratis. Apa yang terjadi di Musda Demokrat Jatim ini, lanjut Ghufron, menjadi contoh politik yang tidak baik.
"Jangan masyarakat ini, atau kita ini diajari hal yang tidak jelas. Ya sebaiknya gak usah Musda, kalau memang dari awal ingin orang itu ya sosialisasi sejak awal. Ndak usah Musda-Musda lagi percuma," tegasnya. rko
Editor : Mariana Setiawati
